Atasi Dampak Covid-19, Pemprov Jatim Kucurkan Bantuan Ratusan Miliar

"Intinya semua KPM berbasis kelurahan akan kita tambahkan top upnya dan itu semua masuk dalam DTKS. Tapi untuk DTKS dan non DTKS adalah bantuan keuangan khusus dari Pemprov yang diperuntukkan bagi seluruh kabupaten dan kota se Jatim,” ujar Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, dalam penanganan dampak sosial ekonomi, pemerintah pusat juga telah membuat berbagai program, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BPNT, Bantuan Tunai Kemensos, Prakerja dan Bantuan Tunai Dana Desa. Di luar enam skema bantuan tersebut, Pemprov juga melakukan intervensi untuk 750.000 KPM.

"Mulai kemarin telah ditransfer top up BPNT berbasis kelurahan senilai Rp100.000 ke rekening masing-masing KPM. Penambahan top up tersebut meningkatkan besaran manfaat BPNT dari pusat sebesar Rp200.000 dalam bentuk sembako," terangnya.

Terkait desa, Khofifah mengatakan bahwa warga desa ini tidak mendapat top up, karena mereka sudah memiliki Dana Desa yang 35 persen dari total di Jatim sebesar Rp7,65 triliun atau sebesar Rp 2,33 triliun digunakan untuk penanganan Dampak covid-19 di desa. "Jadi total penerima top up berbasis kelurahan di Jatim sebanyak 333.022 KPM. Bantuan tersebut setara dengan Rp99,9 miliar," pungkasnya.