Ketua DAS Wilayah Tabi Minta Hasil Pemeriksaan Kesehatan Gubernur Papua Dibuka ke Publik

“Kasus Lukas Enembe itu terang benderang di mata masyarakat, bahkan masyarakat awam pun mengetahui bahwa benar-benar ada terjadi satu tindakan penyalahgunaan keuangan daerah. Di mana keuangan daerah (seyogyanya) dipakai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, tetapi kalau kita amati dengan baik, keuangan daerah tidak dipakai sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Daniel.

Baca: Mengerikan! Pasutri Bunuh Pelajar SMK, Jasad Tinggal Kerangka Dikubur 2 Tahun di Kebun Nanas.



Daniel meminta KPK lebih serius mendalami kasus-kasus penyimpangan penggunaan anggaran pembangunan di wilayah Papua. Karena, lanjut Daniel, sudah menjadi perbincangan publik bahwa program Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama 20 tahun (Otsus jilid satu) gagal. Salah satu penyebabnya adalah perilaku koruptif di kalangan para pejabat daerah yang mengelola dana Otsus tersebut.

“KPK harus serius untuk menangani persoalan ini. Tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia, semua punya hak yang sama. Kalau sampai dengan KPK akhir-akhir ini, kelihatannya mulai diam-diam, ini kami sebagai masyarakat muncul pertanyaan ada apa yang terjadi di KPK, apakah KPK kemasukan angin,” pungkasnya.