Ketua DAS Wilayah Tabi Minta Hasil Pemeriksaan Kesehatan Gubernur Papua Dibuka ke Publik
Sabtu, 03 Desember 2022 - 14:17 WIB
Diketahui, tim penyidik KPK, dokter KPK, dan dokter independen IDI telah memeriksa Gubernur Papua di rumah kediamannya di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua, pada 3 November 2022.
Namun hasil pemeriksaan tersebut hingga kini belum diumumkan ke publik, baik hasil pemeriksaan kesehatan Lukas, maupun hasil pemeriksaan tim penyidik KPK terhadap Lukas selaku tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Menurut Daniel, seorang tersangka kasus korupsi mestinya ditahan. Tetapi dirinya bisa memahami KPK tidak menahan Lukas karena alasan kesehatan.
“Dipakai alasan kesehatannya tapi ternyata lewat beberapa waktu dia melakukan aktivitas pemerintahan. Berarti kita bilang bahwa itu orangnya sehat. Dengan demikian, apa lagi yang KPK tunggu, kan orangnya sudah sehat,” imbuh Daniel.
Daniel juga menyebutkan, masih banyak kasus korupsi di Papua yang belum ditangani secara serius oleh penegak hukum. Hal ini, menurut Daniel bisa menjadi preseden buruk, dan justru membuka bagi para pejabat daerah di Papua dan kroni-kroninya semakin leluasa menyelewengkan anggaran pembangunan.
Namun hasil pemeriksaan tersebut hingga kini belum diumumkan ke publik, baik hasil pemeriksaan kesehatan Lukas, maupun hasil pemeriksaan tim penyidik KPK terhadap Lukas selaku tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Menurut Daniel, seorang tersangka kasus korupsi mestinya ditahan. Tetapi dirinya bisa memahami KPK tidak menahan Lukas karena alasan kesehatan.
“Dipakai alasan kesehatannya tapi ternyata lewat beberapa waktu dia melakukan aktivitas pemerintahan. Berarti kita bilang bahwa itu orangnya sehat. Dengan demikian, apa lagi yang KPK tunggu, kan orangnya sudah sehat,” imbuh Daniel.
Daniel juga menyebutkan, masih banyak kasus korupsi di Papua yang belum ditangani secara serius oleh penegak hukum. Hal ini, menurut Daniel bisa menjadi preseden buruk, dan justru membuka bagi para pejabat daerah di Papua dan kroni-kroninya semakin leluasa menyelewengkan anggaran pembangunan.
Lihat Juga :