Menerima Keluhan Pengelola Pendidikan, DPRD Kendal Minta Pemkab Permudah Pengurusan SLF

“Intinya pemerintah daerah tidak ingin memberatkan, khususnya pendidikan sehingga tidak lagi dipusingkan dengan masalah gedung dan bangunan. Nantinya akan ada rambu-rambu bagi instansi terkait untuk merumuskan peraturan bupati ini sehingga tidak menjadi beban pengelola pendidikan,” tuturnya.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Kabupetan Kendal, Achmad Choiron mengatakan aturan baru tersebut memberatkan pengelola pendidikan. Menurutnya pengelola sudah dipusingkan dengan pengelolaan sekolah yang cukup banyak, jika ditambah persoalan baru akan menjadi tidak fokus.

“Kita sudah mengurus lembaga pendidikan saja lumayan pusing sekarang ada aturan SLF yang merupakan pengganti ijin mendirikan bangunan yang ribet dan butuh biaya besar,” katanya.

Diakuinya, lembaga pendidikan ini tidak bisa mengelak jika memang aturan mengharuskan mengurus izin tersebut. Namun ia berharap kepada wakil rakyat bisa difasilitasi, khususnya teknis dan pembiayaan.

“Harapannya dewan mendesak pemerintah daerah yang sedang merumuskan peraturan bupati untuk memberikan solusi dan membantu pengelola pendidikan di Kendal,” imbuhnya.