Cegah Korupsi Dana Otsus, Tokoh Muda Jayapura Minta Badan Khusus Pengelola yang Belum Terkontaminasi

Bahkan lebih ekstrim lagi, Jack minta stakeholder yang pernah mengelola dana Otsus Jilid Satu tidak perlu dilibatkan lagi karena dikhawatirkan praktik korupsi yang akan kembali terulang.

“Untuk mereka-mereka yang sudah kelola anggaran otonomi khusus tahap satu, saya pikir tidak perlu dilibatkan lagi. Karena sudah pintar (korupsi) di jilid satu, jilid dua dia lebih gampang lagi, lebih pintar lagi, begitu,” ujar Jack Puraro.

Jack juga mempertanyakan, banyak pejabat birokrasi pengelola dana Otsus hartanya berlimpah ketimbang birokrat yang tidak terkait pengelolaan uang Otsus.

“Ini perilaku-perilaku korupsi di para birokrat, kita bisa lihat perbedaan antara para birokrat yang mengelola dana anggaran Otsus dengan yang tidak mengelola anggaran Otsus. Pangkat dan eselon sama, tetapi yang kelola otonomi khusus ini harta kekayaannya melimpah ruah dibandingkan dengan yang tidak mengelola otonomi khusus,” ujar Jack.

Baca: Korban Luka Gempa Cianjur Meninggal Dunia di RSUD R Syamsudin Sukabumi.



Aktivis Pemuda tanah Tabi ini menyarankan agar Pemerintah perlu membentuk sebuah lembaga khusus, semacam badan otorita yang terlepas dari struktur pemerintahan di daerah.

“Anggaran Otsus Jilid Dua ini dikelola lembaga tersendiri, terlepas dari birokrasi pemerintahan. Sebuah lembaga yang mungkin bisa dipercayakan, supaya dipantau baik dari pusat bahkan juga nanti sumber daya manusia (SDM) kita dari Papua yang baru, mungkin bisa terlibat di dalam untuk kita kelola,” pungkas Jack.

SDM Papua yang dimaksudkan Jack dapat berasal dari berbagai komponen yang memiliki akar rumput yang kuat, seperti tokoh adat, pemuka agama, serta komponen generasi muda yang dinilai memiliki idealisme dan integritas yang tinggi.

Teknisnya nanti dapat diserahkan kepada panitia seleksi (Pansel) yang secara khusus dibentuk untuk itu, dan berada sepenuhnya di bawah pengawasan Pemerintah Pusat, DPR RI, dan tentu saja KPK.