Gubernur Kaltara: Mensos Teman Diskusi, Asyik, Cerdas dan Humble
Rabu, 08 Juli 2020 - 13:24 WIB
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengungkapkan kekagumaannya kepada sahabatnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara. Pak Ari - begitu Irianto memanggilnya - dapat menjadi mitra diskusi yang mengasyikkan. Foto Ist
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengungkapkan kekagumaannya kepada sahabatnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara. Pak Ari - begitu Irianto memanggilnya - dapat menjadi mitra diskusi yang mengasyikkan.
"Orangnya cerdas dan Humble (rendah hati)," kata Irianto dalam postingan di akun Facebooknya. Irianto mengaku, sudah lama mengenal sosok Ari Batubara. (Baca:Tolak RUU HIP, Ribuan Warga Lampung Utara Datangi Kantor DPRD)
Tepatnya sejak tahun 2015, sejak menteri muda ini menjabat Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan. Kini, kesan positif itu muncul kembali saat Irianto bertemu ke ruang kerja Mensos, Senin 6 Juli 2020 lalu. Kebetulan kedua pejabat bertemu dalam agenda dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Kedatangan gubernur yang pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Kaltara di kantor Kementerian Sosial RI (Kemensos) untuk berdiskusi tentang program penyaluran bantuan sosial Kemensos dalam penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara.
Dalam pertemuan itu Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos relatif lancar di Kaltara. Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos dapat diatasi dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.
"Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip, " kata Irianto.
Upaya Pemprov Kaltara dalam menyalurkan bansos , dengan menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi penerima bansos dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif, baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya.
Irianto memastikan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU. "Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Bangun Fasilitas di Perbatasan
"Orangnya cerdas dan Humble (rendah hati)," kata Irianto dalam postingan di akun Facebooknya. Irianto mengaku, sudah lama mengenal sosok Ari Batubara. (Baca:Tolak RUU HIP, Ribuan Warga Lampung Utara Datangi Kantor DPRD)
Tepatnya sejak tahun 2015, sejak menteri muda ini menjabat Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan. Kini, kesan positif itu muncul kembali saat Irianto bertemu ke ruang kerja Mensos, Senin 6 Juli 2020 lalu. Kebetulan kedua pejabat bertemu dalam agenda dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Kedatangan gubernur yang pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Kaltara di kantor Kementerian Sosial RI (Kemensos) untuk berdiskusi tentang program penyaluran bantuan sosial Kemensos dalam penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara.
Dalam pertemuan itu Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos relatif lancar di Kaltara. Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos dapat diatasi dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.
"Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip, " kata Irianto.
Upaya Pemprov Kaltara dalam menyalurkan bansos , dengan menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi penerima bansos dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif, baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya.
Irianto memastikan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU. "Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.
Bangun Fasilitas di Perbatasan
tulis komentar anda