Gubernur Sulsel Laporkan Persiapan Pilkada di Tengah Pandemi kepada Mendagri
Rabu, 08 Juli 2020 - 12:32 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melaporkan persiapan Pilkada Serentak 2020 kepada Mendagri Tito Karnavian. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melaporkan ke Mendagri Tito Karnavian terkait kondisi terkini dari tahapan persiapan Pilkada Serentak 2020 di daerahnya yang akan digelar di tengah pandemi COVID-19. Menteri Tito diketahui menyambangi Kota Makassar, Sulsel, Rabu (8/7/2020) untuk memberikan arahan perihal persiapan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Ia melaporkan bahwa dalam rapat hari ini, hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pilkada, minus Kabupaten Selayar. Sebab Kabupaten Selayar ini terpisah dari daratan pulau lingkup Sulsel sehingga akses transportasi dari kapal feri terbatas dan juga pesawat berhenti beroperasi.
"Tentu saya kira tadi Ketua KPU sudah menyampaikan dari 12 bupati/wali kota yang hadir ini, dan saya kira soal anggaran juga alhamdulillah kita tidak ada masalah lagi. Pemprov Sulsel terus juga membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan logistik Insyaallah, semua sudah kita bareng-bareng laksanakan," kata Gubernur Nurdin.
Ia juga melaporkan 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada ada enam yang masih masuk zona merah, sehingga pada 5 Juli lalu mengumpulkan bersama seluruh bupati/wali kota. "Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020," sebutnya.
Di Sulsel juga dibuat sebuah gerakan bersama, melakukan koordinasi dalam rangka menjaga wilayah masing-masing. Di hadapan Menteri Tito, Gubernur Nurdin menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat kita masih enggan menggunakan masker. Oleh karena itu dengan gerakan bersama menggunakan masker yang dicanangkan, diharapkan menumbuhkan budaya penggunaan masker dalam kehidupan masyarakat, selama vaksin dan obat belum ditemukan.
"Alhamdulillah kemarin, termasuk Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita," ujarnya.
Sebutnya, Makassar ini adalah episentrum penularan dan melaporkan bahwa jika Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan COVID-19 di Sulsel ini bisa terselesaikan. "Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan," ucapnya.
Gubernur Nurdin juga melaporkan bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas COVID-19. Sehingga sejak Senin, 6 Juli memulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis.
Ia melaporkan bahwa dalam rapat hari ini, hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pilkada, minus Kabupaten Selayar. Sebab Kabupaten Selayar ini terpisah dari daratan pulau lingkup Sulsel sehingga akses transportasi dari kapal feri terbatas dan juga pesawat berhenti beroperasi.
"Tentu saya kira tadi Ketua KPU sudah menyampaikan dari 12 bupati/wali kota yang hadir ini, dan saya kira soal anggaran juga alhamdulillah kita tidak ada masalah lagi. Pemprov Sulsel terus juga membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan logistik Insyaallah, semua sudah kita bareng-bareng laksanakan," kata Gubernur Nurdin.
Ia juga melaporkan 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada ada enam yang masih masuk zona merah, sehingga pada 5 Juli lalu mengumpulkan bersama seluruh bupati/wali kota. "Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020," sebutnya.
Di Sulsel juga dibuat sebuah gerakan bersama, melakukan koordinasi dalam rangka menjaga wilayah masing-masing. Di hadapan Menteri Tito, Gubernur Nurdin menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat kita masih enggan menggunakan masker. Oleh karena itu dengan gerakan bersama menggunakan masker yang dicanangkan, diharapkan menumbuhkan budaya penggunaan masker dalam kehidupan masyarakat, selama vaksin dan obat belum ditemukan.
"Alhamdulillah kemarin, termasuk Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita," ujarnya.
Sebutnya, Makassar ini adalah episentrum penularan dan melaporkan bahwa jika Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan COVID-19 di Sulsel ini bisa terselesaikan. "Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan," ucapnya.
Gubernur Nurdin juga melaporkan bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas COVID-19. Sehingga sejak Senin, 6 Juli memulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis.
tulis komentar anda