Ini Jawaban Plh Bupati Hulu Sungai Utara atas Pertanyaan Fraksi DPRD
Selasa, 01 November 2022 - 17:08 WIB
sebagaimana RAPBD tahun 2023 bahwa untuk alokasi Pendidikan, Kesehatan dan Alokasi Dana Desa sudah dapat dipenuhi, yakni untuk alokasi Pendidikan sebesar 20,10%, alokasi Kesehatan sebesar 36,68%, dan alokasi ADD sebesar 12,75%.
"Sedangkan untuk Belanja Infrastruktur baru dapat kita anggarkan sebesar 6,10%, hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah, yakni untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang di tahun anggaran 2023. Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 Penurunan
Angka Kemiskinan berdasarkan RPD 2023-2026 kita targetkan sebesar 6,73% dengan pagu anggaran sekitar 69 Milyar Rupiah, yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan, " katanya.
Pemerintah Daerah optimis bisa mencapai target tersebut, pihaknya sudah mendapatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara by name by address.
Berdasarkan data tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kedepan akan lebih terarah dan tepat sasaran. "Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulant bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait. Dan dalam upaya meningkatkan pendapatan warga miskin, kita lakukan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), " ucapnya.
Adapun program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD Tahun 2023, diantaranya pemberian bantuan UEP berupa jukung, bahan baku anyaman purun, mesin tempel kapal atau mesin CIS, dan upaya perlindungan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
BLT BBM yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT.Pos Indonesia menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah Daerah melakukan kolaborasi dengan bantuan Pemerintah Pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan, dengan menyasar kepada KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada wargamasyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa.
Ia juga mengungkapkan langkah strategis yang dilakukan, diantaranya bantuan perlindungan sosial seperti PKH dan Program Sembako/BPNT. "Sebagian KPM tersebut melalui alokasi APBD Kabupaten diberikan bantuan pemberdayaan sosial dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin, "ujarnya.
"Sedangkan untuk Belanja Infrastruktur baru dapat kita anggarkan sebesar 6,10%, hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah, yakni untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang di tahun anggaran 2023. Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 Penurunan
Angka Kemiskinan berdasarkan RPD 2023-2026 kita targetkan sebesar 6,73% dengan pagu anggaran sekitar 69 Milyar Rupiah, yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan, " katanya.
Pemerintah Daerah optimis bisa mencapai target tersebut, pihaknya sudah mendapatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara by name by address.
Berdasarkan data tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kedepan akan lebih terarah dan tepat sasaran. "Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulant bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait. Dan dalam upaya meningkatkan pendapatan warga miskin, kita lakukan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), " ucapnya.
Adapun program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD Tahun 2023, diantaranya pemberian bantuan UEP berupa jukung, bahan baku anyaman purun, mesin tempel kapal atau mesin CIS, dan upaya perlindungan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
BLT BBM yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT.Pos Indonesia menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah Daerah melakukan kolaborasi dengan bantuan Pemerintah Pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan, dengan menyasar kepada KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada wargamasyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa.
Ia juga mengungkapkan langkah strategis yang dilakukan, diantaranya bantuan perlindungan sosial seperti PKH dan Program Sembako/BPNT. "Sebagian KPM tersebut melalui alokasi APBD Kabupaten diberikan bantuan pemberdayaan sosial dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin, "ujarnya.
(atk)
tulis komentar anda