Tinjau Rapid Test Gratis Hari Pertama, Gubernur: Tak Terjadi Penumpukan
Senin, 06 Juli 2020 - 14:24 WIB
Salah seorang pendaftar rapid test gratis yang dilakukan Pemprov Sulsel sesaat sebelum menjalani test, Senin (6/7/2020). Foto: SINDOnews/Muctamir Zaide
MAKASSAR - Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah meninjau pelayanan rapid test gratis hari pertama di Gedung PKK Provinsi Sulsel Jalan Masjid Raya Makassar, Senin (6/7/2020).
Pemprov Sulsel menyiapkan sekitar 500 kuota untuk pelayanan rapid test ini. Masyarakat yang ingin mengikuti pelayanan ini terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran via online.
"Ini kita upaya kita melakukan pengaturan dan tidak terjadi penumpukan. Ini tadi bagus, mereka mendaftar online, mereka datang sesuai jadwal sesuai jamnya," ucap Nurdin seperti dalam siaran pers yang diterima SINDOnews.
Nurdin menyampaikan, mereka yang melalukan test dan non-reaktif akan diberikan sertifikat sebagai surat keterangan bebas COVID-19 . Surat tersebut dapat digunakan dan berlaku selama 14 hari.
"Kita mendengar keluhan dari seluruh masyarakat bahwa mereka akan melakukan perjalanan. Tetapi salah satu persyaratannya, adalah mereka harus membuktikan diri bahwa tidak terkonfirmasi kasus positif," kata Nurdin.
Selain memberi kemudahan bagi masyarakat yang bepergian, kebijakan ini akan memberi peluang mendeteksi lebih dini masyarakat yang terpapar COVID-19. Di sisi lain, kebijakan ini akan memberikan keringanan bagi masyarakat yang butuh rapid test, namun terkendala kemampuan ekonomi.
"Ada yang mampu, ada yang tidak. Sehingga kita, pemerintah provinsi menyiapkan wadah, untuk rapid," sebutnya.
Pemprov Sulsel menyiapkan sekitar 500 kuota untuk pelayanan rapid test ini. Masyarakat yang ingin mengikuti pelayanan ini terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran via online.
"Ini kita upaya kita melakukan pengaturan dan tidak terjadi penumpukan. Ini tadi bagus, mereka mendaftar online, mereka datang sesuai jadwal sesuai jamnya," ucap Nurdin seperti dalam siaran pers yang diterima SINDOnews.
Nurdin menyampaikan, mereka yang melalukan test dan non-reaktif akan diberikan sertifikat sebagai surat keterangan bebas COVID-19 . Surat tersebut dapat digunakan dan berlaku selama 14 hari.
"Kita mendengar keluhan dari seluruh masyarakat bahwa mereka akan melakukan perjalanan. Tetapi salah satu persyaratannya, adalah mereka harus membuktikan diri bahwa tidak terkonfirmasi kasus positif," kata Nurdin.
Selain memberi kemudahan bagi masyarakat yang bepergian, kebijakan ini akan memberi peluang mendeteksi lebih dini masyarakat yang terpapar COVID-19. Di sisi lain, kebijakan ini akan memberikan keringanan bagi masyarakat yang butuh rapid test, namun terkendala kemampuan ekonomi.
"Ada yang mampu, ada yang tidak. Sehingga kita, pemerintah provinsi menyiapkan wadah, untuk rapid," sebutnya.
tulis komentar anda