Gus Samsudin Bisa Praktik Kembali di Blitar, Namun Syarat Ini Harus Dipenuhi
Selasa, 09 Agustus 2022 - 16:20 WIB
Perizinan yang dikantongi Samsudin selama ini adalah pijat tradisional atau pengobatan. Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) No 503/008/409.117/DPMPTSP/STPT/III/2021 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada 10 Maret 2021.
Yang terjadi di lapangan, Samsudin tidak hanya melakukan praktik pijat tradisional atau pengobatan. Ia juga melakukan aktifitas perdukunan, termasuk kegiaan serupa pondok pesantren di mana banyak santri bertempat tinggal di padepokannya.
Baca juga: Ricuh! Puluhan Warga Geruduk Padepokan Samsudin, Tuntut Penutupan Permanen
Seiring terjadinya polemik dengan Pesulap Merah Marcel Radhival yang viral, Pemkab Blitar kemudian mengambil langkah pencabutan izin atau penghentian sementara mulai 8 Agustus 2024.
Seluruh aktifitas Samsudin yang telah berjalan, diminta dihentikan, termasuk memulangkan para santri yang selama ini bertempat tinggal di padepokan.
Jika memang ingin aktif kembali, maka Wabup Rahmat meminta ada kejelasan praktik yang dilakukan pihak Samsudin. Karena hal itu terkait dengan perizinan yang harus dipenuhi.
“Ya kalau memang buka usaha pondok, ngurus izinnya di Kemenag tho,” kata Rahmat.
Yang terjadi di lapangan, Samsudin tidak hanya melakukan praktik pijat tradisional atau pengobatan. Ia juga melakukan aktifitas perdukunan, termasuk kegiaan serupa pondok pesantren di mana banyak santri bertempat tinggal di padepokannya.
Baca juga: Ricuh! Puluhan Warga Geruduk Padepokan Samsudin, Tuntut Penutupan Permanen
Seiring terjadinya polemik dengan Pesulap Merah Marcel Radhival yang viral, Pemkab Blitar kemudian mengambil langkah pencabutan izin atau penghentian sementara mulai 8 Agustus 2024.
Seluruh aktifitas Samsudin yang telah berjalan, diminta dihentikan, termasuk memulangkan para santri yang selama ini bertempat tinggal di padepokan.
Jika memang ingin aktif kembali, maka Wabup Rahmat meminta ada kejelasan praktik yang dilakukan pihak Samsudin. Karena hal itu terkait dengan perizinan yang harus dipenuhi.
“Ya kalau memang buka usaha pondok, ngurus izinnya di Kemenag tho,” kata Rahmat.
Lihat Juga :