Raja Dayak Minta Presiden Tetapkan Kawasan Hulu Aik Jadi Hutan Adat
Senin, 29 Juni 2020 - 09:36 WIB
Pembalakan liar masih sering terjadi di hutan-hutan di pedalaman Kalimantan. Foto/Ilustrasi
KETAPANG - Raja Hulu Aik ke-51, Petrus Singa Bansa, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Wilayah Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi kawasan hutan adat.
(Baca juga: Bawa Sabu 2 Kg, Warga Aceh Tak Berkutik Dibekuk Polda Sumut )
Dengan status sebagai kawasan hutan adat, tentunya masyarakat Dayak di sekitar kawasan hutan bisa turut mengelola dan menjaga hutan untuk kesejahteraan bersama masyarakat Dayak.
Selain itu, penetapan status kawasan hutan adat juga bisa menghindarkan dari upaya klaim oleh oknum tertentu untuk menguasai hutan yang hanya untuk kepentingan pribadi.
(Baca juga: 7 RS Rujukan COVID-19 Sidoarjo Tak Mampu Tampung Pasien Lagi )
Hal tersebut disampaikan Raja Hulu Aik ke-51, menanggapi adanya upaya klaim sepihak oknum tertentu melalui berita acara pengukuran Hutan Ulayat Kerajaan Kusuma Negara Sekadau, yang meliputi Desa Senduruhan, Desa Sungai Bengaras, dan Desa Krio Hulu di Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
"Saya Raja Hulu Aik ke-51, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Republik Indonesia, untuk menetapkan hutan di wilayah administratif Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang, sebagai kawasan hutan adat, untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat," tegasnya dalam pernyataan tertulis, di Istana Raja Hulu Aik di Laman Sengkuang Kecamatan Hulu Sungai, Minggu (28/6/2020).
Di samping itu, pemimpin budaya sekaligus tokoh spiritual masyarakat Dayak asal Kabupaten Ketapang itu, sangat menyayangkan klaim pihak tertentu terhadap hak ulayat tanah wilayah Kecamatan Hulu Aik.
Menurutnya, selama ini tidak pernah terjadi jual beli tanah atau wilayah antara Kerajaan Hulu Aik dan Kerajaan Kusuma Negara Sekadau di wilayah Kerajaan Hulu Aik, yang sekarang merupakan wilayah administratif Kabupaten Ketapang.
(Baca juga: Bawa Sabu 2 Kg, Warga Aceh Tak Berkutik Dibekuk Polda Sumut )
Dengan status sebagai kawasan hutan adat, tentunya masyarakat Dayak di sekitar kawasan hutan bisa turut mengelola dan menjaga hutan untuk kesejahteraan bersama masyarakat Dayak.
Selain itu, penetapan status kawasan hutan adat juga bisa menghindarkan dari upaya klaim oleh oknum tertentu untuk menguasai hutan yang hanya untuk kepentingan pribadi.
(Baca juga: 7 RS Rujukan COVID-19 Sidoarjo Tak Mampu Tampung Pasien Lagi )
Hal tersebut disampaikan Raja Hulu Aik ke-51, menanggapi adanya upaya klaim sepihak oknum tertentu melalui berita acara pengukuran Hutan Ulayat Kerajaan Kusuma Negara Sekadau, yang meliputi Desa Senduruhan, Desa Sungai Bengaras, dan Desa Krio Hulu di Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
"Saya Raja Hulu Aik ke-51, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Republik Indonesia, untuk menetapkan hutan di wilayah administratif Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang, sebagai kawasan hutan adat, untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat," tegasnya dalam pernyataan tertulis, di Istana Raja Hulu Aik di Laman Sengkuang Kecamatan Hulu Sungai, Minggu (28/6/2020).
Di samping itu, pemimpin budaya sekaligus tokoh spiritual masyarakat Dayak asal Kabupaten Ketapang itu, sangat menyayangkan klaim pihak tertentu terhadap hak ulayat tanah wilayah Kecamatan Hulu Aik.
Menurutnya, selama ini tidak pernah terjadi jual beli tanah atau wilayah antara Kerajaan Hulu Aik dan Kerajaan Kusuma Negara Sekadau di wilayah Kerajaan Hulu Aik, yang sekarang merupakan wilayah administratif Kabupaten Ketapang.
Lihat Juga :
tulis komentar anda