Realisasi Belanja Sangat Minim, 18 OPD Pemkot Makassar Dapat Rapor Merah
Kamis, 21 Juli 2022 - 17:17 WIB
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar , Helmy Budiman menyebut, realisasi yang dicapai OPD masih jauh dari harapan. Sebab, OPD ditargetkan bisa mencapai realisasi di angka 40 persen saat memasuki semester kedua atau triwulan tiga.
"Peningkatannya hari ini masih jauh dari harapan. Kami menargetkan belanja mereka 40 persen, utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal, tentu berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah maupun nasional, dan 18 OPD jauh dari harapan," beber Helmy.
Rata-rata, pengeluaran anggaran OPD hanya berkisar pada pengeluaran rutin yang sifatnya untuk kepegawaian seperti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. Alhasil, OPD yang serapan anggarannya rendah disanksi penundaan TPP.
Hal itu bahkan sudah dituangkan dalam surat edaran Nomor: 841/275/S.edar/Bappeda/VI/2022 tentang Penundaan Pembayaran TPP ASN Pemkot Makassar yang diteken Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto pada 30 Juni 2022 lalu.
Dalam edaran itu, disebutkan bahwa OPD yang serapan anggarannya masih dibawah 40 persen, maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP mulai dari bulan Juni Tahun 2022, sampai serapan anggarannya memenuhi target.
Di samping itu, OPD juga diminta untuk melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, juga memaksimalkan penyerapan anggaran belanja. Serta memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah terutama belanja modal.
Dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, OPD diminta untuk segera mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
"Peningkatannya hari ini masih jauh dari harapan. Kami menargetkan belanja mereka 40 persen, utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal, tentu berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah maupun nasional, dan 18 OPD jauh dari harapan," beber Helmy.
Rata-rata, pengeluaran anggaran OPD hanya berkisar pada pengeluaran rutin yang sifatnya untuk kepegawaian seperti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. Alhasil, OPD yang serapan anggarannya rendah disanksi penundaan TPP.
Hal itu bahkan sudah dituangkan dalam surat edaran Nomor: 841/275/S.edar/Bappeda/VI/2022 tentang Penundaan Pembayaran TPP ASN Pemkot Makassar yang diteken Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto pada 30 Juni 2022 lalu.
Dalam edaran itu, disebutkan bahwa OPD yang serapan anggarannya masih dibawah 40 persen, maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP mulai dari bulan Juni Tahun 2022, sampai serapan anggarannya memenuhi target.
Di samping itu, OPD juga diminta untuk melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, juga memaksimalkan penyerapan anggaran belanja. Serta memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah terutama belanja modal.
Dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, OPD diminta untuk segera mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
Lihat Juga :