Realisasi Belanja Sangat Minim, 18 OPD Pemkot Makassar Dapat Rapor Merah
Kamis, 21 Juli 2022 - 17:17 WIB
Belasan OPD lingkup Pemkot Makassar mendapatkan rapor merah. Hal itu disebabkan rendahnya realisasi belanja OPD hingga membuat serapan anggaran sangat minim. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Belasan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapatkan rapor merah. Hal itu disebabkan rendahnya realisasi belanja OPD hingga membuat serapan anggaran sangat minim.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan dua, dari total 62 OPD, ada 18 OPD yang realisasi belanjanya kurang dari 20 persen. Baik dari segi realisasi keuangan, maupun realisasi fisik.
Baca Juga: OPD Pemkot Makassar Diduga Mark Up Gaji Tenaga Kontrak
Ke-18 OPD tersebut yakni Bagian Protokol (20,25), Dinas Penataan Ruang (18,88), Bagian Organisasi (18,85), Dinas Pertanahan (18,28), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimaan (17,52), dan Dinas Lingkungan Hidup (16,91).
Kemudian Bagian Tata Pemerintahan (16,83), Bagian Kerja Sama (16,64), Bagian Pengadaan Barang dan jasa (16,39), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (16,22) dan Dinas Perdagangan (15,92), dan Dinas Sosial (15,59).
Lalu, Dinas Ketahanan Pangan (14,39), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (12,58), Dinas Pemuda dan Olahraga (11,42), Bagian Hukum (10,29), Bagian Perekonomian (4,06), dan terendah Dinas Pekerjaan Umum (3,29).
Dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan dua, dari total 62 OPD, ada 18 OPD yang realisasi belanjanya kurang dari 20 persen. Baik dari segi realisasi keuangan, maupun realisasi fisik.
Baca Juga: OPD Pemkot Makassar Diduga Mark Up Gaji Tenaga Kontrak
Ke-18 OPD tersebut yakni Bagian Protokol (20,25), Dinas Penataan Ruang (18,88), Bagian Organisasi (18,85), Dinas Pertanahan (18,28), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimaan (17,52), dan Dinas Lingkungan Hidup (16,91).
Kemudian Bagian Tata Pemerintahan (16,83), Bagian Kerja Sama (16,64), Bagian Pengadaan Barang dan jasa (16,39), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (16,22) dan Dinas Perdagangan (15,92), dan Dinas Sosial (15,59).
Lalu, Dinas Ketahanan Pangan (14,39), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (12,58), Dinas Pemuda dan Olahraga (11,42), Bagian Hukum (10,29), Bagian Perekonomian (4,06), dan terendah Dinas Pekerjaan Umum (3,29).
Lihat Juga :