Lembaga Masyarakat Adat Nabire Tolak Aksi Demo Daerah Otonomi Baru Papua
Selasa, 12 Juli 2022 - 10:15 WIB
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire menolak rencana aksi demo serentak menentang DOB Papua pada 14 Juli 2022 mendatang. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
NABIRE - Masyarakat dan tokoh adat Nabire menolak rencana aksi demo serentak menentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang digelar pada 14 Juli 2022 mendatang.
Penolakan demo di antaranya disampaikan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire yang menilai aksi demo penolakan DOB yang akan dilakukan serentak tersebut tidak tepat. Sebab banyak masyarakat terutama di Nabire menerima adanya pemekaran daerah (DOB) yang telah disahkan DPR RI tersebut.
Terlebih pada pertemuan bersama para Kepala Daerah Se-Papua bersama Komisi II DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu telah bulat menerima adanya pemekaran Provinsi Papua.
"Kami masyarakat asli Nabire tidak mendukung demo penolakan DOB, dalam bentuk apapun karena kami melihat demo yang sering dilaksanakan tidak memenuhi standar hukum. Dan lagi mereka tidak memberikan solusi kepada pemerintah tentang apa yang mereka inginkan itu," kata Sekretaris LMA Naabire, Gerson Ramandey, Selasa (12/7/2022).
Selanjutnya, LMA selaku representatif masyarakat Nabire tegas meminta semua pihak utamanya yang berasal dari wilayah lain untuk tidak memprovokasi. Selain itu menghormati keinginan masyarakat asli Nabire untuk adanya pembangunan.
"Kami masyarakat asli Nabire di wilayah pesisir khususnya tujuh suku ingin damai. Kami ingin aman dan kami ingin membangun wilayah kami. Kami tidak ingin orang lain datang ke Nabire untuk berdemo," tegasnya.
Menurut Gerson Ramandey, masyarakat yang akan melaksanakan demo hendaknya melakukan aksi di wilayahnya asal, dan bukan malah membuat persoalan di Kabupaten Nabire.
"Mereka yang datang dari daerah lain. Kalau mau demo silahkan menyampaikan pendapatnya di kabupaten lain di mana mereka berada dan mereka terdaftar sebagai warga negara yang resmi di sana," tandasnya.
LMA Nabire mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua termasuk adanya aspirasi penolakan. Namun dikatakannya, demo penolakan yang dilakukan tidak dibarengi solusi kongrkit.
"Demo yang selama ini yang seringkali kami lihat tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah. Hanya sekedar memberikan slogan tetapi tidak ada solusi untuk memberikan efek penyeimbang dalam proses pembangunan," pungkasnya.
Penolakan demo di antaranya disampaikan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire yang menilai aksi demo penolakan DOB yang akan dilakukan serentak tersebut tidak tepat. Sebab banyak masyarakat terutama di Nabire menerima adanya pemekaran daerah (DOB) yang telah disahkan DPR RI tersebut.
Terlebih pada pertemuan bersama para Kepala Daerah Se-Papua bersama Komisi II DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu telah bulat menerima adanya pemekaran Provinsi Papua.
"Kami masyarakat asli Nabire tidak mendukung demo penolakan DOB, dalam bentuk apapun karena kami melihat demo yang sering dilaksanakan tidak memenuhi standar hukum. Dan lagi mereka tidak memberikan solusi kepada pemerintah tentang apa yang mereka inginkan itu," kata Sekretaris LMA Naabire, Gerson Ramandey, Selasa (12/7/2022).
Selanjutnya, LMA selaku representatif masyarakat Nabire tegas meminta semua pihak utamanya yang berasal dari wilayah lain untuk tidak memprovokasi. Selain itu menghormati keinginan masyarakat asli Nabire untuk adanya pembangunan.
"Kami masyarakat asli Nabire di wilayah pesisir khususnya tujuh suku ingin damai. Kami ingin aman dan kami ingin membangun wilayah kami. Kami tidak ingin orang lain datang ke Nabire untuk berdemo," tegasnya.
Menurut Gerson Ramandey, masyarakat yang akan melaksanakan demo hendaknya melakukan aksi di wilayahnya asal, dan bukan malah membuat persoalan di Kabupaten Nabire.
"Mereka yang datang dari daerah lain. Kalau mau demo silahkan menyampaikan pendapatnya di kabupaten lain di mana mereka berada dan mereka terdaftar sebagai warga negara yang resmi di sana," tandasnya.
LMA Nabire mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua termasuk adanya aspirasi penolakan. Namun dikatakannya, demo penolakan yang dilakukan tidak dibarengi solusi kongrkit.
"Demo yang selama ini yang seringkali kami lihat tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah. Hanya sekedar memberikan slogan tetapi tidak ada solusi untuk memberikan efek penyeimbang dalam proses pembangunan," pungkasnya.
(shf)
tulis komentar anda