Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Minta Pemprov Tangani Wabah PMK
Senin, 04 Juli 2022 - 14:02 WIB
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad.Foto/dok
SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Anwar Sadad mendesak Pemprov Jatim lebih serius dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebab, PMK menyebabkan banyak peternak kehilangan pendapatan.
"Kami akan komunikasi dengan Plt Gubernur Jatim Mas Emil dan Dinas Peternakan. Saya kira Pemprov perlu datang dan melihat langsung, agar tahu formulanya. Apalagi ini sudah pandemi, ini penting agar tidak semakin buruk. Kalau bisa duduk bareng dengan peternak, agar ketemu solusinya," tegas Gus Sadad, panggilan karib Anwar Sadad, Senin (4/6/2022).
Baca juga: Khofifah Naik Haji, Wagub Emil Jabat Plt Gubernur Jatim
Ketua DPD Gerindra Jatim ini menyebut, Pemprov Jatim harus memberikan terobosan dalam menangani PMK. Karena masuk kategori bencana, maka bisa menggunakan biaya tidak terduga (BTT).
"Sama kayak COVID-19 kan pakai itu. Dinas Peternakan sejauh ini tidak memiliki antisipasi ini. Karena sesuai SK Gubernur masuk bencana, ya harus berani menerapkan BTT," jelasnya.
Sebelumnya, Sadad meninjau langsung kandang peternakan sapi perah di Dusun Kumbo, Desa Telogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu (3/7/2022) petang.
Dusun ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak PMK. Salah satu peternak, Jafar Sodiq mengaku kesulitan membeli obat herbal untuk sapi perah miliknya yang terpapar PMK. Sedangkan pemerintah hanya memberi bantuan antibiotik dan vitamin yang khasiatnya tidak optimal.
"Saya punya 24 sapi perah, semuanya terpapar PMK. Satu mati, dua potong paksa dan saya jual murah hanya Rp3 juta. Kami sudah hancur-hancuran," keluhnya.
Jafar mengungkapkan, akibat puluhan sapi perah miliknya terpapar PMK, menyebabkan tidak ada produksi susu. Kalaupun ada, pabrik tidak mau menerima. Biasanya, dulu 24 sapi perah miliknya bisa produksi 200 liter susu.
"Kami akan komunikasi dengan Plt Gubernur Jatim Mas Emil dan Dinas Peternakan. Saya kira Pemprov perlu datang dan melihat langsung, agar tahu formulanya. Apalagi ini sudah pandemi, ini penting agar tidak semakin buruk. Kalau bisa duduk bareng dengan peternak, agar ketemu solusinya," tegas Gus Sadad, panggilan karib Anwar Sadad, Senin (4/6/2022).
Baca juga: Khofifah Naik Haji, Wagub Emil Jabat Plt Gubernur Jatim
Ketua DPD Gerindra Jatim ini menyebut, Pemprov Jatim harus memberikan terobosan dalam menangani PMK. Karena masuk kategori bencana, maka bisa menggunakan biaya tidak terduga (BTT).
"Sama kayak COVID-19 kan pakai itu. Dinas Peternakan sejauh ini tidak memiliki antisipasi ini. Karena sesuai SK Gubernur masuk bencana, ya harus berani menerapkan BTT," jelasnya.
Sebelumnya, Sadad meninjau langsung kandang peternakan sapi perah di Dusun Kumbo, Desa Telogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu (3/7/2022) petang.
Dusun ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak PMK. Salah satu peternak, Jafar Sodiq mengaku kesulitan membeli obat herbal untuk sapi perah miliknya yang terpapar PMK. Sedangkan pemerintah hanya memberi bantuan antibiotik dan vitamin yang khasiatnya tidak optimal.
"Saya punya 24 sapi perah, semuanya terpapar PMK. Satu mati, dua potong paksa dan saya jual murah hanya Rp3 juta. Kami sudah hancur-hancuran," keluhnya.
Jafar mengungkapkan, akibat puluhan sapi perah miliknya terpapar PMK, menyebabkan tidak ada produksi susu. Kalaupun ada, pabrik tidak mau menerima. Biasanya, dulu 24 sapi perah miliknya bisa produksi 200 liter susu.
tulis komentar anda