Strategi Pemkab Bone Upayakan Penambahan Dokter Spesialis

"Ada dana BLUD yang bisa digunakan pengembangan SDM. Nah, dana itu dikelola masing-masing rumah sakit, dan saya kira dana BLUD itu bisa digunakan untuk peningkatan SDM. Sisa dihitung berapa dokter umum yang diberikan untuk mengambil spesialisnya setiap tahun," ucap dia.

Ia pun mendorong agar rumah sakit di Bone dapat saling berkolaborasi untuk melengkapi kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya. Misalnya, RS Tenriwaru, RS Pencaitana, RS Hapsah dan RS M Yasin mengirim dokternya untuk bersekolah dan mendapatkan predikat ahli. Kelak, dokter spesialis itu bisa mengabdi di sejumlah rumah sakit tersebut.

"Masing-masing dokter itu kan bisa mempunyai tiga SIP (Surat Izin Praktik). Jadi, masing-masing dapat berkontribusi," tuturnya.

Islamuddin mengimbuhkan opsi itu akan ditindaklanjuti dengan rapat internal. Diakuinya perlu dihitung secara cermat mengenai mekanisme dan jumlah kuota pemberian beasiswa ke dokter umum untuk meraih predikat dokter spesialis.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Ryad Baso Padjalangi, mendukung penuh rencana pemerintah daerah menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Opsi itu membuat APBD Bone tidak terbebani dalam upaya menambah dokter spesialis.