Jabar Sepakat Gelar Pilkada Serentak dengan Protokol Kesehatan Ketat
Rabu, 17 Juni 2020 - 21:35 WIB
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu juga menekankan, seluruh panitia penyelenggara pilkada juga harus menjalani rapid test terlebih dahulu untuk memastikan keamanan pelaksanaan setiap tahapan pilkada. Rapid test, kata Kang Emil, akan menyasar seluruh panitia penyelenggara di tingkat provinsi, kota/kabupaten, hingga tingkat desa/kelurahan.
"Petugas-petugas pemilu akan dites dulu untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat," katanya.(Baca juga : Tertahan 7 jam, Akhirnya Jenazah Pasien Dibawa Pulang Keluarga )
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Rifqi Ali Mubarok menjelaskan, pihaknya dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar akan menyusun panduan Pilkada Serentak 2010 yang disesuaikan dengan penerapan AKB.
"Jadi sekarang istilahnya pemilihan dengan AKB. Nanti akan diatur bagaimana kampanye rapat umum dilakukan dengan protokol kesehatan, kampanye tatap muka terbatas, kampanye tertutup, dan lain sebagainya, termasuk juga rapat pleno terbuka sesuai dengan protokol kesehatan," paparnya.
Terkait mekanisme pemilihan, Rifqi menyebutkan, sejumlah alternatif yang bisa dipertimbangkan, seperti menambah jumlah alat coblos hingga penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi para pemilih untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 di tempat pemungutan suara (TPS).
"Petugas-petugas pemilu akan dites dulu untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat," katanya.(Baca juga : Tertahan 7 jam, Akhirnya Jenazah Pasien Dibawa Pulang Keluarga )
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Rifqi Ali Mubarok menjelaskan, pihaknya dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar akan menyusun panduan Pilkada Serentak 2010 yang disesuaikan dengan penerapan AKB.
"Jadi sekarang istilahnya pemilihan dengan AKB. Nanti akan diatur bagaimana kampanye rapat umum dilakukan dengan protokol kesehatan, kampanye tatap muka terbatas, kampanye tertutup, dan lain sebagainya, termasuk juga rapat pleno terbuka sesuai dengan protokol kesehatan," paparnya.
Terkait mekanisme pemilihan, Rifqi menyebutkan, sejumlah alternatif yang bisa dipertimbangkan, seperti menambah jumlah alat coblos hingga penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi para pemilih untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 di tempat pemungutan suara (TPS).
Lihat Juga :