Pro Kontra Daerah Otonomi Baru, Masyarakat Adat Tabi Papua Tetap Perjuangkan Pemekaran
Minggu, 20 Maret 2022 - 21:39 WIB
"Kami melihat orang tua-tua kita, saudara-saudara kita di kampung-kampung yang selama ini jalannya belum tembus dan kesenjangan, terisolasian keterpurukan secara ekonomi nah ini perlu kita selamatkan. Tidak ada cara lain, karena dengan pemekaran persoalan yang ada akan terselesaikan," katanya.
Menurutnya, pemerintah telah menjawab aspirasi masyarakat yang sejak dulu diperjuangkan.
"Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan, jadi silahkan saja teman-teman di Laa Pago, Mee Pago menolak. Namun kami di Tabi mendukung apa yang sudah disampaikan asosiasi kepala daerah Tabi. Kami akan kawal dan dorong pemekaran harus terwujud," tegasnya.
Sementara Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit Pdt. Alberth Yoku mengaku jika masyarakat ada Tabi mendukung penuh program pemekaran oleh pemerintah.
"Ketegasan dari kami bahwa masyarakat adat Tabi mendukung semua hal yang sudah resmi diumumkan oleh negara yang sudah diundang-undangkan, yang berarti mempunyai kepastian hukum. Maka harus kita dukung penuh, nanti mau model seperti apa akan kita bicarakan," jelasnya.
Dikatakan, tanah Tabi adalah pusatnya pendidikan dan lainnya di Papua, masyarakat dari segala penjuru datang ke Tabi. Sehingga abdikan diri ke masyarakat di kampung halaman jika pendidikan telah selesai.
"Kalau sudah selesai ya bangun daerahnya, kampungnya biar maju, praktekkan ilmu dan kepakaran yang sudah diperoleh dari Tabi ke kampung masing-masing. Tabi ada kami, biarkan kami yang membangun negeri kami sendiri,"ucapnya.
Dikatakannya, pemahaman pemekaran daerah jangan hanya dilihat dari sisi politis saja, namun merupakan bagian dari pemerataan pembangunan dan lainnya.
"Mari kita terima dengan sukacita pemekaran ini, mari bangun kampung kita kita. Kalau pemerintah sudah putuskan ada kebijakan negara, ada berbagai kemungkinan jabatan seperti gubernur legislatif, ada eksekutif, ada anggaran ada lainnya, maka silahkan balik supaya kita bangun kampung-kampung kita," katanya.
Dikatakan lagi, Pemekaran daerah penting agar tidak ada penumpukan SDM, seperti yang terjadi di Tabi saat ini. Distribusi SDM bisa dilakukan dengan pemekaran, sehingga lapangan kerja terbuka. Dirinya juga menyebut jika pihak-pihak yang masih menolak DOB perlu diberikan pemahaman.
Menurutnya, pemerintah telah menjawab aspirasi masyarakat yang sejak dulu diperjuangkan.
"Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan, jadi silahkan saja teman-teman di Laa Pago, Mee Pago menolak. Namun kami di Tabi mendukung apa yang sudah disampaikan asosiasi kepala daerah Tabi. Kami akan kawal dan dorong pemekaran harus terwujud," tegasnya.
Sementara Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit Pdt. Alberth Yoku mengaku jika masyarakat ada Tabi mendukung penuh program pemekaran oleh pemerintah.
"Ketegasan dari kami bahwa masyarakat adat Tabi mendukung semua hal yang sudah resmi diumumkan oleh negara yang sudah diundang-undangkan, yang berarti mempunyai kepastian hukum. Maka harus kita dukung penuh, nanti mau model seperti apa akan kita bicarakan," jelasnya.
Dikatakan, tanah Tabi adalah pusatnya pendidikan dan lainnya di Papua, masyarakat dari segala penjuru datang ke Tabi. Sehingga abdikan diri ke masyarakat di kampung halaman jika pendidikan telah selesai.
"Kalau sudah selesai ya bangun daerahnya, kampungnya biar maju, praktekkan ilmu dan kepakaran yang sudah diperoleh dari Tabi ke kampung masing-masing. Tabi ada kami, biarkan kami yang membangun negeri kami sendiri,"ucapnya.
Dikatakannya, pemahaman pemekaran daerah jangan hanya dilihat dari sisi politis saja, namun merupakan bagian dari pemerataan pembangunan dan lainnya.
"Mari kita terima dengan sukacita pemekaran ini, mari bangun kampung kita kita. Kalau pemerintah sudah putuskan ada kebijakan negara, ada berbagai kemungkinan jabatan seperti gubernur legislatif, ada eksekutif, ada anggaran ada lainnya, maka silahkan balik supaya kita bangun kampung-kampung kita," katanya.
Dikatakan lagi, Pemekaran daerah penting agar tidak ada penumpukan SDM, seperti yang terjadi di Tabi saat ini. Distribusi SDM bisa dilakukan dengan pemekaran, sehingga lapangan kerja terbuka. Dirinya juga menyebut jika pihak-pihak yang masih menolak DOB perlu diberikan pemahaman.
tulis komentar anda