Pro Kontra Daerah Otonomi Baru, Masyarakat Adat Tabi Papua Tetap Perjuangkan Pemekaran

JAYAPURA - Pro kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua terus terjadi. Setelah beberapa wilayah adat La Pago menolak DOB atau pemekaran, kini masyarakat adat Tabi yang menjadi cikal bakal pusat pemerintahan di Papua dan Papua Barat justru mendukung pemekaran.

Hal itu didasari pada beberapa faktor. Pertama soal kondisi geografis Papua yang sangat luas, lalu angka pengangguran yang dinilai masih cukup banyak, kesejahteraan masyarakat yang juga belum merata, pendidikan dan kesehatan juga menjadi alasan.



Perjuangan pemekaran didorong oleh Asosiasi Bupati dan Wali Kota Seluruh Tabi dan para tokoh Tabi sejak beberapa tahun lalu hingga akhirnya pemekaran yang diperjuangkan sudah disetujui pemerintah.

Atas hal ini, Pemuda Tabi Bersatu kemudian menginisiasi dilakukan hearing bersama para tokoh di wilayah adat Tabi, yakni dari pemuka agama, masyarakat dan pemuda, perempuan, serta anggota MRP dan DPR Papua dari wilayah adat Tabi. Hearing yang dilakukan untuk menyatukan persepsi ini digelar di aula Puspenka Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu (19/3/2022).

Ketua Pemuda Tabi Bersatu Alberth Yohanes Manggo menyatakanjika wacana DOB Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah akan terus didorong hingga terwujud.

"Kami Pemuda Tabi akan berdiri di depan mengawal apa yang telah menjadi kesepakatan bersama Asosiasi Bupati dan Wali Kota Se-Tanah Tabi untuk pemekaran. Kami akan mendorong terus ini hingga pemekaran terwujud," tegas Alberth dikutip Minggu (20/3/2022).



Dia menyebut kebijakan pemerintah atas pemekaran adalah solusi terbaik untuk mengentaskan berbagai persoalan yang terjadi. Di antaranya masalah kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta sektor lain yang terjadi ketimpangan.

"Kami melihat orang tua-tua kita, saudara-saudara kita di kampung-kampung yang selama ini jalannya belum tembus dan kesenjangan, terisolasian keterpurukan secara ekonomi nah ini perlu kita selamatkan. Tidak ada cara lain, karena dengan pemekaran persoalan yang ada akan terselesaikan," katanya.

Menurutnya, pemerintah telah menjawab aspirasi masyarakat yang sejak dulu diperjuangkan.

"Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan, jadi silahkan saja teman-teman di Laa Pago, Mee Pago menolak. Namun kami di Tabi mendukung apa yang sudah disampaikan asosiasi kepala daerah Tabi. Kami akan kawal dan dorong pemekaran harus terwujud," tegasnya.

Sementara Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit Pdt. Alberth Yoku mengaku jika masyarakat ada Tabi mendukung penuh program pemekaran oleh pemerintah.

"Ketegasan dari kami bahwa masyarakat adat Tabi mendukung semua hal yang sudah resmi diumumkan oleh negara yang sudah diundang-undangkan, yang berarti mempunyai kepastian hukum. Maka harus kita dukung penuh, nanti mau model seperti apa akan kita bicarakan," jelasnya.

Dikatakan, tanah Tabi adalah pusatnya pendidikan dan lainnya di Papua, masyarakat dari segala penjuru datang ke Tabi. Sehingga abdikan diri ke masyarakat di kampung halaman jika pendidikan telah selesai.

"Kalau sudah selesai ya bangun daerahnya, kampungnya biar maju, praktekkan ilmu dan kepakaran yang sudah diperoleh dari Tabi ke kampung masing-masing. Tabi ada kami, biarkan kami yang membangun negeri kami sendiri,"ucapnya.

Dikatakannya, pemahaman pemekaran daerah jangan hanya dilihat dari sisi politis saja, namun merupakan bagian dari pemerataan pembangunan dan lainnya.

"Mari kita terima dengan sukacita pemekaran ini, mari bangun kampung kita kita. Kalau pemerintah sudah putuskan ada kebijakan negara, ada berbagai kemungkinan jabatan seperti gubernur legislatif, ada eksekutif, ada anggaran ada lainnya, maka silahkan balik supaya kita bangun kampung-kampung kita," katanya.

Dikatakan lagi, Pemekaran daerah penting agar tidak ada penumpukan SDM, seperti yang terjadi di Tabi saat ini. Distribusi SDM bisa dilakukan dengan pemekaran, sehingga lapangan kerja terbuka. Dirinya juga menyebut jika pihak-pihak yang masih menolak DOB perlu diberikan pemahaman.

"Ya mungkin hanya beberapa yang masih menolak, perlu diberikan pemahaman. Jangan ditumpangi kepentingan politik lain. Pemekaran jadi balik ke kampung dan bangun kampungnya masing-masing," pungkasnya.