Ponpes Butuh Perhatian dan Solusi Protokol Kesehatan saat Pandemi, Bukan Sanksi
Senin, 15 Juni 2020 - 21:03 WIB
Poin tersebut dirasa sangat berlebihan bagi kalangan pesantren dan pasti akan mengekang kehidupan santri di pesantren. Ini juga menunjukkan jika Pemprov Jabar tidak paham dan peka atas realitas objektif dunia pesantren yang khas dan kompleks.
"Kondisi dan kemampuan pesantren itu beragam tidak bisa disamaratakan, jadi sebaiknya dicabut atau dibatalkan," kata Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat ini.
Edi menuturkan, aspirasi masyarakat pesantren soal protokol kesehatan dimasa pandami ini adalah kehadiran Pemprov Jabar untuk ikut memperhatikan ponpes.
Mereka ingin melanjutkan aktivitas pesantren meski dalam kondisi seperti ini. Bagaimana sarana dan layanan kesehatan, ketersediaan masker, hand sanitizer, kebutuhan pangan kyai dan santrinya dibantu. Supaya protokol kesehatan di ponpes bisa dilaksanakan.
"Saya rasa kebijakan dengan pendekatan sanksi tersebut keliru dan persepsinya justru seperti mengancam. Ini menunjukkan bahwa gubernur tidak paham pesantren dan tidak punya sense of crisis sama sekali untuk keberlangsungan pesantren," pungkas Edi.
"Kondisi dan kemampuan pesantren itu beragam tidak bisa disamaratakan, jadi sebaiknya dicabut atau dibatalkan," kata Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat ini.
Edi menuturkan, aspirasi masyarakat pesantren soal protokol kesehatan dimasa pandami ini adalah kehadiran Pemprov Jabar untuk ikut memperhatikan ponpes.
Mereka ingin melanjutkan aktivitas pesantren meski dalam kondisi seperti ini. Bagaimana sarana dan layanan kesehatan, ketersediaan masker, hand sanitizer, kebutuhan pangan kyai dan santrinya dibantu. Supaya protokol kesehatan di ponpes bisa dilaksanakan.
"Saya rasa kebijakan dengan pendekatan sanksi tersebut keliru dan persepsinya justru seperti mengancam. Ini menunjukkan bahwa gubernur tidak paham pesantren dan tidak punya sense of crisis sama sekali untuk keberlangsungan pesantren," pungkas Edi.
(awd)
Lihat Juga :