Penerapan New Normal Perlu Ada Sanksi Tegas, Mengapa?
Senin, 15 Juni 2020 - 13:56 WIB
Pedagang mengenakan alat pelindung diri (APD) ketika melayani pembeli di Pasar Genteng Baru, Surabaya, Senin (15/6/2020). Foto/SINDONews/Ali Masduki
SURABAYA - Penerapan new normal , termasuk di Jawa Timur (Jatim) perlu dibarengi peraturan atau sanksi tegas untuk masyarakat. Sanksi tersebut sebagai upaya menjaga kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).
“Apalagi saat ini peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di Jawa Timur cukup signifikan,” kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Dinamika, Achmad Yanu Alif Fianto.(baca juga: Khofifah Minta Ponpes Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat )
Menurutnya jika melihat kondisi jumlah pasien, Jatim belum saatnya menerapkan new normal. Namun jika melihat dari sisi ekonomi harus segera diterapkan untuk menyelamatkan kondisi daerah.
Ia menyampaikan, selama masa PSBB banyak kegiatan ekonomi terhambat, terlebih nilai tukar rupiah melemah. Bahkan dari sisi industri expor juga mengalami penuruan sampai 0,4 persen karena berkurangnya pasokan bahan baku.
“Apalagi saat ini peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di Jawa Timur cukup signifikan,” kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Dinamika, Achmad Yanu Alif Fianto.(baca juga: Khofifah Minta Ponpes Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat )
Menurutnya jika melihat kondisi jumlah pasien, Jatim belum saatnya menerapkan new normal. Namun jika melihat dari sisi ekonomi harus segera diterapkan untuk menyelamatkan kondisi daerah.
Ia menyampaikan, selama masa PSBB banyak kegiatan ekonomi terhambat, terlebih nilai tukar rupiah melemah. Bahkan dari sisi industri expor juga mengalami penuruan sampai 0,4 persen karena berkurangnya pasokan bahan baku.
Lihat Juga :