Kepgub Protokol COVID Diprotes, Wagub Jabar: Kiai-Pengurus Ponpes Sudah Sepakat
Senin, 15 Juni 2020 - 13:08 WIB
Pun di tempat belajar/kelas, jaga jarak minimal 1 meter harus dipenuhi. Selain itu, metode tugas kelompok, praktek olahraga, dan penggunaan sarana prasarana yang digunakan bersama-sama ditiadakan.
Sementara di kobong atau tempat santri menginap, yang harus ditaati selain protokol umum adalah tidak berbagi kasur antara para santri, melarang santri berbagi makanan dan minuman bekas pakai, dan melarang santri menggunakan pakaian, perlengkapan mandi, ibadah, dan alat makan secara bersama-sama.
Jika terdapat orang terindikasi COVID-19, pengurus ponpes harus membawa orang itu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika dirujuk, pengurus ponpes harus membersihkan tempat tidur dan peralatan orang tersebut. Selain itu, pihak yang kontak dengan orang terindikasi harus melakukan isolasi selama 14 hari.
Uu menegaskan, seluruh protokol dalam kepgub tersebut ditujukan untuk ponpes salafiyah (tidak ada sekolah) maupun khalafiyah (dengan sekolah) di Jabar.
"Karena inti pesantren secara keseluruhan sama, ada santri yang murobatoh (tinggal lama) di pesantren tersebut," katanya.
Terkait sanksi, Uu meyakinkan, hal tersebut tidak diatur dalam norma protokol, tetapi dalam contoh format surat pernyataan butir ketiga dan merupakan bentuk komitmen ponpes untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga menjamin keamanan kiai, santri, asatidz, dan pihak lain yang beraktivitas di ponpes.
Adapun bentuk sanksi yang akan diterapkan bila terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, kata Uu, ada dalam koridor administratif dalam bentuk teguran lisan atau tertulis.
Uu juga menjelaskan, format surat pernyataan, apalagi contoh format, bukan norma yang bersifat mengikat, sehingga dalam hal pesantren tidak menyepakati butir ketiga dari surat pernyataan kesanggupan, maka butir ketiga bisa dikesampingkan.
Namun, jika berbagai pihak menganggap bahwa butir ketiga itu mengganggu kenyamanan, Uu menyatakan, pihaknya akan melakukan penyesuaian kepgub sebagai bukti bahwa tidak ada muatan apapun dari keberadaan kepgub selain untuk membuat perlindungan terhadap aktivitas di ponpes.
Uu menambahkan, selain mengeluarkan protokol kesehatan, pihaknya juga memperhatikan ponpes dengan menyiapkan bantuan kesehatan, mulai dari masker, vitamin, hingga alat rapid test. Untuk bantuan tunai, dirinya mengatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan.
Sementara di kobong atau tempat santri menginap, yang harus ditaati selain protokol umum adalah tidak berbagi kasur antara para santri, melarang santri berbagi makanan dan minuman bekas pakai, dan melarang santri menggunakan pakaian, perlengkapan mandi, ibadah, dan alat makan secara bersama-sama.
Jika terdapat orang terindikasi COVID-19, pengurus ponpes harus membawa orang itu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika dirujuk, pengurus ponpes harus membersihkan tempat tidur dan peralatan orang tersebut. Selain itu, pihak yang kontak dengan orang terindikasi harus melakukan isolasi selama 14 hari.
Uu menegaskan, seluruh protokol dalam kepgub tersebut ditujukan untuk ponpes salafiyah (tidak ada sekolah) maupun khalafiyah (dengan sekolah) di Jabar.
"Karena inti pesantren secara keseluruhan sama, ada santri yang murobatoh (tinggal lama) di pesantren tersebut," katanya.
Terkait sanksi, Uu meyakinkan, hal tersebut tidak diatur dalam norma protokol, tetapi dalam contoh format surat pernyataan butir ketiga dan merupakan bentuk komitmen ponpes untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga menjamin keamanan kiai, santri, asatidz, dan pihak lain yang beraktivitas di ponpes.
Adapun bentuk sanksi yang akan diterapkan bila terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, kata Uu, ada dalam koridor administratif dalam bentuk teguran lisan atau tertulis.
Uu juga menjelaskan, format surat pernyataan, apalagi contoh format, bukan norma yang bersifat mengikat, sehingga dalam hal pesantren tidak menyepakati butir ketiga dari surat pernyataan kesanggupan, maka butir ketiga bisa dikesampingkan.
Namun, jika berbagai pihak menganggap bahwa butir ketiga itu mengganggu kenyamanan, Uu menyatakan, pihaknya akan melakukan penyesuaian kepgub sebagai bukti bahwa tidak ada muatan apapun dari keberadaan kepgub selain untuk membuat perlindungan terhadap aktivitas di ponpes.
Uu menambahkan, selain mengeluarkan protokol kesehatan, pihaknya juga memperhatikan ponpes dengan menyiapkan bantuan kesehatan, mulai dari masker, vitamin, hingga alat rapid test. Untuk bantuan tunai, dirinya mengatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan.
tulis komentar anda