Langkah Berani Menteri Erick Thohir Atasi Problem Utama BUMN

SURABAYA - Kebijakan yang dikeluarkan menteri Joko Widodo (Jokowi) akan menuai kritikan, baik dari masyarakat maupun politisi. Demikian juga dengan kebijakan yang diambil menteri BUMN Erick Thohir.

Erick Thohir dikritik karena cukup berani mereformasi struktur organisasi BUMN. Dia memangkas jumlah jajaran direksi dan komisaris seperti di PTPN dan Pertamina serta mengurangi jumlah BUMN dari 142 menjadi 107. Bahkan kedepan mungkin saja tinggal 70 BUMN.

Erick Thohir gak ragu untuk mengholdingkan BUMN yang sejenis seperti BUMN Farmasi. PT Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Indofarma Tbk disatukan dengan PT. Bio Farma (Persero) sebagai Holding.(baca juga: Erick Rombak 9 BUMN dalam Sepekan, Ini Rinciannya )



Sebagai seorang pengusaha sukses, Erick Thohir faham banget bagaimana caranya membuat perusahaan menjadi efisien, lincah dan fokus pada bisnis intinya. Sementara problem utama BUMN selama ini antara lain inefisiensi, tambun dan banyak yang mau digarap. Ujung-ujungnya hutang menjadi masalah tahunan BUMN yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

"Jadi menurut kami, apa yang dilakukan oleh menteri BUMN Erick Thohir adalah sebuah langkah jitu, konkret untuk menyelamatkan BUMN itu sendiri, menyehatkan arus kas perusahaan BUMN, menjadikan BUMN itu efisien, lincah, fokus dan tangguh bersaing dengan perusahaan swasta nasional maupun internasional,” tegas Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangan tertulisnya.

Apa yang dilakukan Erick Thohir ini juga selaras dengan pandangan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2019.(baca juga: Ubah Komposisi Direksi BUMN, Menteri Erick Ingin Tambah Pihak Eksternal )

“Presiden akan sangat mengapresiasi aparat yang mengedepankan efisiensi berbisnis, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien harus mulai dipangkas, dan kualitas pejabat BUMN harus segera berubah," ujar Dedy.

Seknas Jokowi sebagai organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi harus selaras dan bergerak bersama untuk selalu memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden dan jajaran menteri kabinetnya.

"Karena pada prinsipnya kami melihat apa yang sudah dilakukan oleh Presiden dan para menterinya adalah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Erick Thohir sebagai menteri BUMN ini," katanya.