Anggota Timwas Covid-19 DPR Mufti Anam: PSBB Jatim Langkah Tepat
Kamis, 23 April 2020 - 16:56 WIB
”Jakarta mulai PSBB, tapi penyangganya belum. Mobilitas orang masih kencang sekali, karena Jabodetabek secara sosial-ekonomi satu kluster,” jelas politikus PDIP yang terpilih dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo tersebut.
Menurut Mufti, PSBB berbarengan antara Surabaya dan daerah penyangganya yaitu Sidoarjo dan Gresik, adalah langkah yang tepat. ”Tentu juga ada daerah penyangga lain, seperti Mojokerto, tapi pasti sudah dikaji keterkaitan sosial-ekonomi dan kajian epidemologinya. Tinggal pelaksanaannya harus mendekati ideal. Perlu mengetahui apa yang kurang dari Jabodetabek untuk diantisipasi,” kata Mufti.
Mufti juga mengusulkan dalam peraturan kepala daerah agar jangka waktu pelaksanaan PSBB bisa lebih panjang dari 14 hari. ”Jadi kalkulasinya biar jelas, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha, misalnya, bisa mengalkulasi duit keluar-masuknya,” kata dia.
Berkaca dari pengalaman di Jabodetabek, hampir semua tidak efektif jika PSBB 14 hari. Seperti Jakarta yang berakhir hari ini dan lalu diperpanjang. ”Karena 3-4 hari awal PSBB itu dihabiskan untuk penyesuaian, sosialisasi, tidak bisa langsung tegas,” kata dia.
Jika mengacu di Permenkes, pelaksanaan PSBB selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Padahal, masa inkubasi terpanjang ada beberapa versi di praktisi kesehatan. ”Lagipula, tidak ada relasi antara masa inkubasi dan penambahan jumlah pasien positif. Karena itu sangat dipengaruhi daya tahan tubuh, faktor penyakit penyerta, dan semakin bervariannya model virus karena sekarang ini infonya ada 3 strain Covid-19,” jelas dia.
Menurut Mufti, PSBB berbarengan antara Surabaya dan daerah penyangganya yaitu Sidoarjo dan Gresik, adalah langkah yang tepat. ”Tentu juga ada daerah penyangga lain, seperti Mojokerto, tapi pasti sudah dikaji keterkaitan sosial-ekonomi dan kajian epidemologinya. Tinggal pelaksanaannya harus mendekati ideal. Perlu mengetahui apa yang kurang dari Jabodetabek untuk diantisipasi,” kata Mufti.
Mufti juga mengusulkan dalam peraturan kepala daerah agar jangka waktu pelaksanaan PSBB bisa lebih panjang dari 14 hari. ”Jadi kalkulasinya biar jelas, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha, misalnya, bisa mengalkulasi duit keluar-masuknya,” kata dia.
Berkaca dari pengalaman di Jabodetabek, hampir semua tidak efektif jika PSBB 14 hari. Seperti Jakarta yang berakhir hari ini dan lalu diperpanjang. ”Karena 3-4 hari awal PSBB itu dihabiskan untuk penyesuaian, sosialisasi, tidak bisa langsung tegas,” kata dia.
Jika mengacu di Permenkes, pelaksanaan PSBB selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Padahal, masa inkubasi terpanjang ada beberapa versi di praktisi kesehatan. ”Lagipula, tidak ada relasi antara masa inkubasi dan penambahan jumlah pasien positif. Karena itu sangat dipengaruhi daya tahan tubuh, faktor penyakit penyerta, dan semakin bervariannya model virus karena sekarang ini infonya ada 3 strain Covid-19,” jelas dia.
Lihat Juga :