PT Makassar Diminta Tetapkan Lahan Sengketa di Siawung Status Quo

Sedangkan, pengajuan di PT Makassar yang diajukan sejak 6 Desember 2021 belum direspons. Olehnya itu, Burhan bilang pihaknya mendatangi kantor pengadilan tinggi untuk meminta kejelasan. Ia menekankan secara logika dan fakta hukum, kliennya masih merupakan pemilik sah atas lahan tersebut, namun di lapangan malah dimanfaatkan oleh PT SBM.

"PN Barru tanggapi itu bukan kewenangan, kalau PT (Makassar) masih dalam telaah, dan kami siap ajukan surat kedua. Kami minta dilakukan pemagaran, paling tidak kami ingin dinyatakan status quo," ujar dia, Selasa (25/1/2022).

Burhan menjabarkan ada beberapa alasan pihaknya yang mesti menjadi pertimbangan bagi PT , agar paling tidak lahan sengketa itu dinyatakan status quo demi keadilan. Pertama, lahan itu secara hukum merupakan milik Rusmanto karena memiliki sertifikat tanah. Ironisnya, bertahun-tahun lahan itu tidak dinikmati kliennya, malah menjadi akses lalu lalu mobil perusahaan yang menggugatnya.

Kedua, putusan PN Barru yang menyatakan tidak menerima gugatan dari PT SBM pada Oktober 2021. Putusan PN Barru mengindikasi lemahnya alas hukum dari penggugat. Ketiga, pihak perusahaan sebenarnya sudah dua kali mencoba membatalkan sertifikat milik kliennya di BPN, tapi selalu berujung kekalahan. Untuk itu, demi keadilan, pihaknya minta agar lahan itu dinyatakan status quo dan dipagari.

Koordinator LSM dari Lembaga Studi Kajian Pembangunan (Leskap) Sulsel, Gunawan, menyampaikan lahan itu sebenarnya secara hukum jelas milik Rusmanto. Olehnya itu, PT Makassar diminta menerima pengajuan terkait izin sita jaminan atas objek tanah dan izin pemagaran. Demi keadilan, ia menegaskan pihak yang tidak memiliki alas hukum diminta tidak memanfaatkan lahan sengketa .