PT Makassar Diminta Tetapkan Lahan Sengketa di Siawung Status Quo
Selasa, 25 Januari 2022 - 19:54 WIB
Pengadilan Tinggi (PT ) Makassar diminta menetapkan status quo atas sengketa lahan antara warga dengan PT SBM di Desa Siawung, Kabupaten Barru. Foto: Google Maps
BARRU - Kasus sengketa lahan antara warga bernama Ir Rusmanto Mansyur Effendy melawan PT Semen Bosowa Maros (SBM) di Desa Siawung, Kabupaten Barru, memasuki tahap banding. Hanya saja, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan perihal kelanjutan perkara tersebut.
Tim kuasa hukum Rusmanto bersama gabungan LSM dan mahasiswa mempertanyakan penanganan dan kelanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar , Jalan Urip Sumihardjo, Selasa (25/1/2022). Mereka meminta penjelasan dari PT Makassar, termasuk soal pengajuan surat permohonan sita jaminan atas objek sengketa dan permohonan izin pemagaran.
Kuasa hukum Rusmanto, Burhan Kamma Marausa, menjelaskan demi keadilan, pihaknya menginginkan lahan sengketa di Siawung ditetapkan status quo. Adapun pihaknya telah mengajukan permohonan, baik ke Pengadilan Negeri (PN) Barru dan PT Makassar . Untuk pengajuan di PN Barru direspons bahwa bukan lagi kewenangannya karena sudah pada tahap banding.
Sedangkan, pengajuan di PT Makassar yang diajukan sejak 6 Desember 2021 belum direspons. Olehnya itu, Burhan bilang pihaknya mendatangi kantor pengadilan tinggi untuk meminta kejelasan. Ia menekankan secara logika dan fakta hukum, kliennya masih merupakan pemilik sah atas lahan tersebut, namun di lapangan malah dimanfaatkan oleh PT SBM.
"PN Barru tanggapi itu bukan kewenangan, kalau PT (Makassar) masih dalam telaah, dan kami siap ajukan surat kedua. Kami minta dilakukan pemagaran, paling tidak kami ingin dinyatakan status quo," ujar dia, Selasa (25/1/2022).
Burhan menjabarkan ada beberapa alasan pihaknya yang mesti menjadi pertimbangan bagi PT , agar paling tidak lahan sengketa itu dinyatakan status quo demi keadilan. Pertama, lahan itu secara hukum merupakan milik Rusmanto karena memiliki sertifikat tanah. Ironisnya, bertahun-tahun lahan itu tidak dinikmati kliennya, malah menjadi akses lalu lalu mobil perusahaan yang menggugatnya.
Kedua, putusan PN Barru yang menyatakan tidak menerima gugatan dari PT SBM pada Oktober 2021. Putusan PN Barru mengindikasi lemahnya alas hukum dari penggugat. Ketiga, pihak perusahaan sebenarnya sudah dua kali mencoba membatalkan sertifikat milik kliennya di BPN, tapi selalu berujung kekalahan. Untuk itu, demi keadilan, pihaknya minta agar lahan itu dinyatakan status quo dan dipagari.
Koordinator LSM dari Lembaga Studi Kajian Pembangunan (Leskap) Sulsel, Gunawan, menyampaikan lahan itu sebenarnya secara hukum jelas milik Rusmanto. Olehnya itu, PT Makassar diminta menerima pengajuan terkait izin sita jaminan atas objek tanah dan izin pemagaran. Demi keadilan, ia menegaskan pihak yang tidak memiliki alas hukum diminta tidak memanfaatkan lahan sengketa .
Tim kuasa hukum Rusmanto bersama gabungan LSM dan mahasiswa mempertanyakan penanganan dan kelanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar , Jalan Urip Sumihardjo, Selasa (25/1/2022). Mereka meminta penjelasan dari PT Makassar, termasuk soal pengajuan surat permohonan sita jaminan atas objek sengketa dan permohonan izin pemagaran.
Kuasa hukum Rusmanto, Burhan Kamma Marausa, menjelaskan demi keadilan, pihaknya menginginkan lahan sengketa di Siawung ditetapkan status quo. Adapun pihaknya telah mengajukan permohonan, baik ke Pengadilan Negeri (PN) Barru dan PT Makassar . Untuk pengajuan di PN Barru direspons bahwa bukan lagi kewenangannya karena sudah pada tahap banding.
Sedangkan, pengajuan di PT Makassar yang diajukan sejak 6 Desember 2021 belum direspons. Olehnya itu, Burhan bilang pihaknya mendatangi kantor pengadilan tinggi untuk meminta kejelasan. Ia menekankan secara logika dan fakta hukum, kliennya masih merupakan pemilik sah atas lahan tersebut, namun di lapangan malah dimanfaatkan oleh PT SBM.
"PN Barru tanggapi itu bukan kewenangan, kalau PT (Makassar) masih dalam telaah, dan kami siap ajukan surat kedua. Kami minta dilakukan pemagaran, paling tidak kami ingin dinyatakan status quo," ujar dia, Selasa (25/1/2022).
Burhan menjabarkan ada beberapa alasan pihaknya yang mesti menjadi pertimbangan bagi PT , agar paling tidak lahan sengketa itu dinyatakan status quo demi keadilan. Pertama, lahan itu secara hukum merupakan milik Rusmanto karena memiliki sertifikat tanah. Ironisnya, bertahun-tahun lahan itu tidak dinikmati kliennya, malah menjadi akses lalu lalu mobil perusahaan yang menggugatnya.
Kedua, putusan PN Barru yang menyatakan tidak menerima gugatan dari PT SBM pada Oktober 2021. Putusan PN Barru mengindikasi lemahnya alas hukum dari penggugat. Ketiga, pihak perusahaan sebenarnya sudah dua kali mencoba membatalkan sertifikat milik kliennya di BPN, tapi selalu berujung kekalahan. Untuk itu, demi keadilan, pihaknya minta agar lahan itu dinyatakan status quo dan dipagari.
Koordinator LSM dari Lembaga Studi Kajian Pembangunan (Leskap) Sulsel, Gunawan, menyampaikan lahan itu sebenarnya secara hukum jelas milik Rusmanto. Olehnya itu, PT Makassar diminta menerima pengajuan terkait izin sita jaminan atas objek tanah dan izin pemagaran. Demi keadilan, ia menegaskan pihak yang tidak memiliki alas hukum diminta tidak memanfaatkan lahan sengketa .
tulis komentar anda