Anggota DPD RI Asal Jambi Pertanyakan Kebijakan Karantina Perjalanan dari Luar Negeri
Selasa, 25 Januari 2022 - 18:23 WIB
“Petugas di bandara telah melakukan verifikasi dan pengecekan dokumen dimaksud. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dokumen, maka diwajibkan test PCR kembali untuk lebih meyakinkan,” tegasnya.
Senator asal Jambi itu juga mempertanyakan, jika hasilnya negatif, kenapa masih tetap diwajibkan karantina terutama di hotel. Karantina di hotel dilaksanakan selama satu minggu dengan biaya paket yang mahal, karena penyelenggara karantina telah membuat paket secara komersil.
“Justru hal itu sama sekali tidak memenuhi sesuai dengan tujuan kekarantinaan kesehatan. Apakah penyelenggaraan karantina di hotel dapat dibenarkan mengingat hotel sama sekali tidak memiliki fasilitas kesehatan dan kekarantinaan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018,” cetusnya.
Syukur mengatakan, paling penting harus dijawab oleh pejabat berwenang adalah jika telah mengikuti karantina selama satu minggu dan dilakukan test PCR.
Tapi dinyatakan sama sekali tidak terpapar atau negatif, apakah boleh menuntut pengembalian biaya karantina yang telah dibayarkan. “Mengingat karantina tersebut bukan keinginan warga dan cendrung terjadi pemaksaan. Apakah penyelenggara karantina bisa dikatagorikan melakukan pelanggaran HAM?,” tanya dia. Baca: Gubernur Khofifah Dorong Partisipasi Perempuan Dalam Ruang Publik.
Senator asal Jambi itu juga mempertanyakan, jika hasilnya negatif, kenapa masih tetap diwajibkan karantina terutama di hotel. Karantina di hotel dilaksanakan selama satu minggu dengan biaya paket yang mahal, karena penyelenggara karantina telah membuat paket secara komersil.
“Justru hal itu sama sekali tidak memenuhi sesuai dengan tujuan kekarantinaan kesehatan. Apakah penyelenggaraan karantina di hotel dapat dibenarkan mengingat hotel sama sekali tidak memiliki fasilitas kesehatan dan kekarantinaan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018,” cetusnya.
Syukur mengatakan, paling penting harus dijawab oleh pejabat berwenang adalah jika telah mengikuti karantina selama satu minggu dan dilakukan test PCR.
Tapi dinyatakan sama sekali tidak terpapar atau negatif, apakah boleh menuntut pengembalian biaya karantina yang telah dibayarkan. “Mengingat karantina tersebut bukan keinginan warga dan cendrung terjadi pemaksaan. Apakah penyelenggara karantina bisa dikatagorikan melakukan pelanggaran HAM?,” tanya dia. Baca: Gubernur Khofifah Dorong Partisipasi Perempuan Dalam Ruang Publik.
Lihat Juga :