Kepala Sekolah Dukung Kebijakan Wali Kota Bengkulu
Kamis, 11 Juni 2020 - 16:21 WIB
Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Wakil Wali Kota Dedy Wahyudi dan Kadis Diknas Kota Bengkulu Rosmayetty Kamis (11/6/2020) menggelar rapat secara virtual dengan seluruh Kepala Sekolah atau Yayasan dan Guru SD baik negeri maupun swasta.
BENGKULU - Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Wakil Wali Kota Dedy Wahyudi dan Kadis Diknas Kota Bengkulu Rosmayetty Kamis (11/6/2020) menggelar rapat secara virtual dengan seluruh Kepala Sekolah atau Yayasan dan Guru SD baik negeri maupun swasta.
Dilakukannya rakor secara virtual ini agar seluruh kepala sekolah atau pihak yayasan dan guru memahami tujuan adanya kebijakan pemerintah Kota Bengkulu melalui SE Walikota Helmi Hasan tentang penggratisan dan keringanan uang komite.
Dimana Helmi sudah mengelurkan SE agar sekolah dasar negeri tidak memungut uang komite kepada wali murid alias komite 0 persen. Sedangkan untuk sekolah swasta atau yayasan hanya memungut uang komite 50 persen.
Selain itu juga ada SE tentang seragam siswa bahwa pemerintah tidak menganjurkan sekolah menjual baju atau mengharuskan siswa membeli baju seragam yang baru. Tetapi pemerintah tidak juga melarang siswa membeli baju baru.
“Untuk yang tidak punya kemampuan beli baju baru tidak usah dibeli. Surat edaran itu tolong dipahami, bukan untuk menyusahkan sekolah. Ini sebagai bentuk partisipasi kita agar wali murid tidak terlalu mengalami kesulitan, kita kurangi beban masyarakat,” ujar Helmi.
Untuk baju seragam, kata Helmi sekolah bisa melakukan penggalangan dana buat menbantu siswa yang kurang mampu. “Seragam siswa yang sudah tamat bisa diwakafkan kepada siswa yang belum mampu membeli seragam baru. Covid-19 ini momentum yang tepat untuk membantu siswa yang tidak mampu,” kata Helmi.
Dilakukannya rakor secara virtual ini agar seluruh kepala sekolah atau pihak yayasan dan guru memahami tujuan adanya kebijakan pemerintah Kota Bengkulu melalui SE Walikota Helmi Hasan tentang penggratisan dan keringanan uang komite.
Dimana Helmi sudah mengelurkan SE agar sekolah dasar negeri tidak memungut uang komite kepada wali murid alias komite 0 persen. Sedangkan untuk sekolah swasta atau yayasan hanya memungut uang komite 50 persen.
Selain itu juga ada SE tentang seragam siswa bahwa pemerintah tidak menganjurkan sekolah menjual baju atau mengharuskan siswa membeli baju seragam yang baru. Tetapi pemerintah tidak juga melarang siswa membeli baju baru.
“Untuk yang tidak punya kemampuan beli baju baru tidak usah dibeli. Surat edaran itu tolong dipahami, bukan untuk menyusahkan sekolah. Ini sebagai bentuk partisipasi kita agar wali murid tidak terlalu mengalami kesulitan, kita kurangi beban masyarakat,” ujar Helmi.
Untuk baju seragam, kata Helmi sekolah bisa melakukan penggalangan dana buat menbantu siswa yang kurang mampu. “Seragam siswa yang sudah tamat bisa diwakafkan kepada siswa yang belum mampu membeli seragam baru. Covid-19 ini momentum yang tepat untuk membantu siswa yang tidak mampu,” kata Helmi.
Lihat Juga :