Pengesahan APBD Maros Tunggu Verifikasi Pemprov Sulsel

"Jadi yang kita input itu bukan anggaran gelondongan, tapi sangat rinci sampai ke sub kegiatan. Tidak boleh lagi seperti dulu, ada kegiatan yang mungkin saja itu disisipkan. Semua sudah terencana dengan matang di sana. Kalau ada salah, sangat mudah itu KPK masuk, karena ada semua sama mereka datanya," paparnya.

Selain nomenklatur kegiatan, di aplikasi itu juga telah terjadwalkan mulai dari penyerahan KUPPAS hingga penyusunan DPA. Jika ada yang terlewatkan, maka aplikasi itu akan terkunci dengan sendirinya, hingga pemkab harus kembali bermohon untuk dibuka.

"Jadi memang sangat ketat pengawasan dari pusat. Karena semua jadwal juga sudah masuk di sana dan tidak boleh kita langkahi. Kalau salah-salah itu terkunci dan harus lagi kita bermohon untuk membukanya," sambungnya.

Baca juga:12 Pejabat Pemkab Maros Dilantik, Guru Ahli Madya Isi Posisi Kadis Perpustakaan

Sebelumnya, Bupati Maros, Chaidir Syam menyampaikan, postur APBD tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17,4 miliar dari tahun lalu. Total APBD pokok tahun ini yang disepakati senilai Rp1,489 triliun. Ia pun sangat optimis, pembangunan di Maros akan lebih masif sesuai visi misi pemerintahannya.

"Tahun ini total APBD pokok 2022 yang telah kita sepakati itu sebesar Rp1,489 triliun atau naik sebesar Rp17,4 miliar dari tahun lalu. Nah ini kita berharap dengan dana ini kita bisa lebih optimal menjalan program kerja sesuai visi misi kami," ujar Chaidir .