Di Tengah Pandemi, Tetap Waspadai Radikalisme dan Terorisme
Rabu, 22 April 2020 - 22:56 WIB
Ken Setiawan menyatakan tujuannya agar warga negara tidak percaya lagi kepada pemerintah dengan dalih penanganan covid ini salah. Dia menambahkan, ada data yang menyebutkan saat ini hampir 80% kelompok radikal menguasai medsos.
“Sehingga sejumlah kebijakan pemerintah positif sengaja diplintir agar menimbulkan rasa ketidaknamyanan pada publik yang pada sisi akhir menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah. Hal ini juga termasuk pada kebijakan pemerintah dalam penangananan Covid-19,” ujarnya.
Aisha Kusumasomantri mengatakan, pemerintah mengalokasikan segala sumber daya untuk menangani Covid-19. Sedangkan kelompok radikal terus memantau untuk mengkitisi kinerja pemerintah dengan sentimen negatif.
“Kebijakan PSBB dibenturkan dengan kewajiban beribadah dan sistem khilafah. Ini berpotensi menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan warganegara kepada pemerintah. Meskipun ada pandemi ini, bahaya radikalisme tidak hilang. Karena walaupun tidak melalui pertemuan-pertemuan tradisional, komunikasi tetap berlanjut melalui chatting di media sosial,” ungkapnya
Lebih jauh Aisha menyatakan mereka munculkan isu bahwa peniadaan bentuk-bentuk kegiatan ibadah merupakan bentuk represi kepada umat Islam. “Padahal pemerintah memberlakukan pembatasan dalam rangka memutus mata rantai sekaligus pencegahan penyebaran wabah Covid-19.”
“Sehingga sejumlah kebijakan pemerintah positif sengaja diplintir agar menimbulkan rasa ketidaknamyanan pada publik yang pada sisi akhir menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah. Hal ini juga termasuk pada kebijakan pemerintah dalam penangananan Covid-19,” ujarnya.
Aisha Kusumasomantri mengatakan, pemerintah mengalokasikan segala sumber daya untuk menangani Covid-19. Sedangkan kelompok radikal terus memantau untuk mengkitisi kinerja pemerintah dengan sentimen negatif.
“Kebijakan PSBB dibenturkan dengan kewajiban beribadah dan sistem khilafah. Ini berpotensi menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan warganegara kepada pemerintah. Meskipun ada pandemi ini, bahaya radikalisme tidak hilang. Karena walaupun tidak melalui pertemuan-pertemuan tradisional, komunikasi tetap berlanjut melalui chatting di media sosial,” ungkapnya
Lebih jauh Aisha menyatakan mereka munculkan isu bahwa peniadaan bentuk-bentuk kegiatan ibadah merupakan bentuk represi kepada umat Islam. “Padahal pemerintah memberlakukan pembatasan dalam rangka memutus mata rantai sekaligus pencegahan penyebaran wabah Covid-19.”
(msd)
Lihat Juga :