Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Maros Turun
Selasa, 30 November 2021 - 18:03 WIB
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari membuka rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program-Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Baruga A, Selasa (30/11). Foto: SINDOnews/Najmi Limonu
MAROS - Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Maros mengalami penurunan. Pada tahun 2019 lalu, terdapat 34.850 jiwa yang masuk kategori miskin. Sementara pada tahun 2020, jumlahnya turun 34.620 jiwa.
Data ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program-Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Baruga A, Selasa (30/11). Rakor dibuka Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari .
Baca Juga: Suhartina
"Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) , Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta peningkatan infrastruktur, utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, jadi ada penurunan di tahun 2020 sekitar0,15 persen," ujarnya.
Baca Juga: Suhartinaon the track untuk menanggulangi kemiskinan.
"Semua program harus berdasarkan pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan salah satu cara menanggulangi kemiskinan bagaimana pemda membuka lapangan pekerjaan," ucapnya.
Baca juga:Kapolda Sulsel Pantau Vaksinasi Covid-19 untuk Ribuan Pelajar
Perempuan yang biasa disapa Hati ini berharap, Januari tahun 2022 pihaknya sudah mempunyai program yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan. Dia menginginkan program kemiskinan di tiap OPD tepat sasaran.
"Jangan berdasarkan kedekatan, jangan berdasarkan kekeluargaan. Namun harus berdasarkan data yang jelas, karena jika tidak sesuai dengan data, percuma saja dan itu tidak berpengaruh pada angka kemiskinan," pungkasnya.
Data ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program-Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Baruga A, Selasa (30/11). Rakor dibuka Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari .
Baca Juga: Suhartina
"Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) , Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta peningkatan infrastruktur, utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, jadi ada penurunan di tahun 2020 sekitar0,15 persen," ujarnya.
Baca Juga: Suhartinaon the track untuk menanggulangi kemiskinan.
"Semua program harus berdasarkan pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan salah satu cara menanggulangi kemiskinan bagaimana pemda membuka lapangan pekerjaan," ucapnya.
Baca juga:Kapolda Sulsel Pantau Vaksinasi Covid-19 untuk Ribuan Pelajar
Perempuan yang biasa disapa Hati ini berharap, Januari tahun 2022 pihaknya sudah mempunyai program yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan. Dia menginginkan program kemiskinan di tiap OPD tepat sasaran.
"Jangan berdasarkan kedekatan, jangan berdasarkan kekeluargaan. Namun harus berdasarkan data yang jelas, karena jika tidak sesuai dengan data, percuma saja dan itu tidak berpengaruh pada angka kemiskinan," pungkasnya.
(luq)
tulis komentar anda