Sempat Molor, Dewan Masih Kaji Opsi Penanggalan PD RPH
Kamis, 04 Juni 2020 - 15:04 WIB
Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) di Makassar sebelum Virus Corona mewabah. Foto: Sindonews/MamanSukirman
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar masih mengkaji pembubabaran Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH), pasalnya pengajuan untuk pembubaran PD RPH sisa menunggu keputusan DPRD Kota Makassar.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar Willaim Laurin menuturkan bahwa, situasi memang baru mulai berjalan pada pekan ini, sehingga beberapa agenda baru akan kembali diproses, termasuk nasib PD RPH sendiri.
Meski sempat molor, isu ini kembali mencuat lantaran ada opsi dimana RPH yang bakal ditanggalkankan status Perusahaan Daerahnya bakal diserahkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan.
"Jadi ada UPTD di situ untuk pendapatannya, nah ini yang nanti dibahas, jadi itu pertimbangannya di mana nanti yang kuat, kalau memang masih bisa dipertahankan yah dipertahankan," ujar Legislator PDIP ini.
Pembubaran tersebut diakui William memang sudah sulit dikesampingkan karena PD RTH sendiri memiliki kendala teknis yang cukup kompleks.
Willaim melanjutkan, jika berbicara dari sisi kebutuhan seyogyanya PD tersebut memang dibutuhkan namun tidak ada jaminan PD tersebut dapat bekerja maksimal. Semisal pada permasalahan label halal yang hingga saat ini belum juga dikantongi.
"Nah inikan ada beberapa faktor yang harus dilakukan, maksudnya jaminannya begini, ambillah sertifikat halal dari MUI, itukan belum selesai, jadi bagaimana kita mau tekankan ke masyarakat kalau RTH ini sudah berstandar halal sementara sertifikat saja tidak punya," katanya.
Alhasil secara tidak langsung akan berdamapak pada PAD. Masyarakat akan ragu tanpa label halal tersebut.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar Willaim Laurin menuturkan bahwa, situasi memang baru mulai berjalan pada pekan ini, sehingga beberapa agenda baru akan kembali diproses, termasuk nasib PD RPH sendiri.
Meski sempat molor, isu ini kembali mencuat lantaran ada opsi dimana RPH yang bakal ditanggalkankan status Perusahaan Daerahnya bakal diserahkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan.
"Jadi ada UPTD di situ untuk pendapatannya, nah ini yang nanti dibahas, jadi itu pertimbangannya di mana nanti yang kuat, kalau memang masih bisa dipertahankan yah dipertahankan," ujar Legislator PDIP ini.
Pembubaran tersebut diakui William memang sudah sulit dikesampingkan karena PD RTH sendiri memiliki kendala teknis yang cukup kompleks.
Willaim melanjutkan, jika berbicara dari sisi kebutuhan seyogyanya PD tersebut memang dibutuhkan namun tidak ada jaminan PD tersebut dapat bekerja maksimal. Semisal pada permasalahan label halal yang hingga saat ini belum juga dikantongi.
"Nah inikan ada beberapa faktor yang harus dilakukan, maksudnya jaminannya begini, ambillah sertifikat halal dari MUI, itukan belum selesai, jadi bagaimana kita mau tekankan ke masyarakat kalau RTH ini sudah berstandar halal sementara sertifikat saja tidak punya," katanya.
Alhasil secara tidak langsung akan berdamapak pada PAD. Masyarakat akan ragu tanpa label halal tersebut.
tulis komentar anda