Serapan Anggaran Minim, OPD Pemkot Makassar Minta Dievaluasi
Senin, 25 Oktober 2021 - 16:19 WIB
Serapan anggaran sejumlah OPD lingkup Pemkot Makassar masih sangat minim. Foto: Ilustrasi/Sindonews
MAKASSAR - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Makassar mesti lebih cekatan. Buntut serapan anggaran 40 OPD yang minim hingga triwulan ketiga 2021.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis mengatakan, minimnya serapan ini lantaran banyak OPD yang masih ragu menggunakan anggarannya. Alhasil, menjelang akhir tahun masih banyak yang serapannya belum sampai 50 persen.
“Pemerintah kan tugasnya mengelola anggaran . Kalau serapannya minim artinya pengelolaannya kurang baik. Apalagi kalau kita lihat tidak sedikit OPD yang serapannya minim,” ujar Bastian, Senin (25/10/2021).
Menurutnya, kepala OPD dan kepala daerah paling bertanggung jawab atas minimnya serapan anggaran ini. Sebab, realisasi anggaran menjadi salah satu tolok ukur kinerja mereka.
“Kalau seperti ini mesti ada evaluasi. Apakah kepala OPD-nya yang kurang aktif, atau kepala daerah yang kurang mendorong penyerapan anggaran itu,” ucapnya.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 , Bastian menyebut seharusnya pemerintah bisa lebih cepat dalam menggunakan anggaran. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan tertahan atau tidak terlaksana.
“Yang sulit ini mendapatkan anggaran, tapi kalau menggunakan anggaran saya rasa tidak begitu sulit. Kenapa bisa sampai minim serapan begitu. Ini artinya ada sesuatu yang perlu dievaluasi,” tegasnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pun tak menampik minimnya serapan anggaran di 40 OPD Pemkot Makassar. Dia menyebut, hal itu terjadi lantaran belum utuhnya struktur organisasi di semua OPD .
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis mengatakan, minimnya serapan ini lantaran banyak OPD yang masih ragu menggunakan anggarannya. Alhasil, menjelang akhir tahun masih banyak yang serapannya belum sampai 50 persen.
“Pemerintah kan tugasnya mengelola anggaran . Kalau serapannya minim artinya pengelolaannya kurang baik. Apalagi kalau kita lihat tidak sedikit OPD yang serapannya minim,” ujar Bastian, Senin (25/10/2021).
Menurutnya, kepala OPD dan kepala daerah paling bertanggung jawab atas minimnya serapan anggaran ini. Sebab, realisasi anggaran menjadi salah satu tolok ukur kinerja mereka.
“Kalau seperti ini mesti ada evaluasi. Apakah kepala OPD-nya yang kurang aktif, atau kepala daerah yang kurang mendorong penyerapan anggaran itu,” ucapnya.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 , Bastian menyebut seharusnya pemerintah bisa lebih cepat dalam menggunakan anggaran. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan tertahan atau tidak terlaksana.
“Yang sulit ini mendapatkan anggaran, tapi kalau menggunakan anggaran saya rasa tidak begitu sulit. Kenapa bisa sampai minim serapan begitu. Ini artinya ada sesuatu yang perlu dievaluasi,” tegasnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pun tak menampik minimnya serapan anggaran di 40 OPD Pemkot Makassar. Dia menyebut, hal itu terjadi lantaran belum utuhnya struktur organisasi di semua OPD .
tulis komentar anda