Pemkab Luwu Utara Sabet Penghargaan APE Kategori Madya
Rabu, 29 September 2021 - 21:57 WIB
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Foto: Istimewa
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) kembali menyabet penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Capaian itu terbilang luar biasa karena Lutra berhasil naik tingkat dari kategori pratama ke madya.
Sekadar diketahui, Pemkab Lutra pada 2018 menerima penghargaan APE kategori pratama dan tahun ini naik kelas menjadi madya.
"Luwu Utara kembali mendapatkan penghargaan APE. Kita naik kelas. Kalau kemarin kita pratama, sekarang madya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana, Marhani Katma, Rabu, (29/09/2021).
Ia mengatakan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Penghargaan APE Tahun 2020 Nomor 72/Men/D.KG/KG.05/9/2021 dari Menteri PPPA, disebutkan bahwa penyerahan penghargaan APE akan dilakukan secara daring pada 13 Oktober 2021 mendatang. Adapun piala dan piagam penghargaan APE telah diterima.
“Piala dan penghargaan itu sudah ada pada kami dan sudah diambil fotonya bersama ibu bupati. Nanti pada saat penyerahan secara virtual dilakukan, akan ditampilkan testimoni bupati dalam bentuk rekaman video tapping atau foto yang akan ditayangkan pada acara penyerahan penghargaan APE 2020 pada 13 Oktober 2021 mendatang,” kata dia.
Ia melanjutkan torehan Pemkab Luwu yang berhasil naik kelas untuk penghargaan APE, tidak terlepas dari komitmen Bupati Lutra dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). “Sangat besar komitmen pimpinan, dalam hal ini bupati terhadap capaian APE,” kata dia.
Marhani bahkan tidak ragu menyebut komitmen pimpinan menjadi salah satu pemicu yang sangat besar dalam penghargaan ini. Tanpa komitmen dan dukungan Bupati Lutra , peningkatan prestasi itu tidak dapat dicapai. “Tanpa komitmen pimpinan, saya kira hal ini tak bisa dicapai. Komitmen di sini dalam artian segala hal, di antaranya dalam hal kebijakan dan keadilan gender, termasuk aplikasinya di lapangan,” terang dia.
Ia mengimbuhkan ada dua hal yang menjadi indikator APE yaitu bagaimana indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender bisa tercapai. “Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Pemkab Lutra pada 2018 menerima penghargaan APE kategori pratama dan tahun ini naik kelas menjadi madya.
"Luwu Utara kembali mendapatkan penghargaan APE. Kita naik kelas. Kalau kemarin kita pratama, sekarang madya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana, Marhani Katma, Rabu, (29/09/2021).
Ia mengatakan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Penghargaan APE Tahun 2020 Nomor 72/Men/D.KG/KG.05/9/2021 dari Menteri PPPA, disebutkan bahwa penyerahan penghargaan APE akan dilakukan secara daring pada 13 Oktober 2021 mendatang. Adapun piala dan piagam penghargaan APE telah diterima.
“Piala dan penghargaan itu sudah ada pada kami dan sudah diambil fotonya bersama ibu bupati. Nanti pada saat penyerahan secara virtual dilakukan, akan ditampilkan testimoni bupati dalam bentuk rekaman video tapping atau foto yang akan ditayangkan pada acara penyerahan penghargaan APE 2020 pada 13 Oktober 2021 mendatang,” kata dia.
Ia melanjutkan torehan Pemkab Luwu yang berhasil naik kelas untuk penghargaan APE, tidak terlepas dari komitmen Bupati Lutra dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). “Sangat besar komitmen pimpinan, dalam hal ini bupati terhadap capaian APE,” kata dia.
Marhani bahkan tidak ragu menyebut komitmen pimpinan menjadi salah satu pemicu yang sangat besar dalam penghargaan ini. Tanpa komitmen dan dukungan Bupati Lutra , peningkatan prestasi itu tidak dapat dicapai. “Tanpa komitmen pimpinan, saya kira hal ini tak bisa dicapai. Komitmen di sini dalam artian segala hal, di antaranya dalam hal kebijakan dan keadilan gender, termasuk aplikasinya di lapangan,” terang dia.
Ia mengimbuhkan ada dua hal yang menjadi indikator APE yaitu bagaimana indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender bisa tercapai. “Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” pungkasnya.
(agn)
tulis komentar anda