Epidemiolog Soroti Posko Covid-19 yang Tak Berfungsi Optimal
Senin, 20 September 2021 - 08:17 WIB
Kota Makassar dinilai sulit beralih dari kategori PPKM Level 4 ke 3. Salah satu penyebabnya adalah posko penanganan Covid-19 di kelurahan yang tidak optimal. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Makassar berakhir hari ini, Senin (20/9/2021). Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) pesimis status tersebut bisa turun ke Level 3.
Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah pembenahan posko kelurahan yang dianggap belum optimal.
Epidemiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Ridwan Amiruddin menilai Pemkot tidak serius menjalankan fungsi poskonya pengendalian Covid-19 kelurahan.
"Ada posko Covid, tapi fungsinya tidak ada. Tidak sesuai dengan tindakan semestinya. Masih sub optimal fungsinya," ungkap Prof Ridwan, Minggu (19/9/2021).
Semestinya, posko kelurahan aktif melakukan tracing kasus. Fakta di lapanga, tracing justru dilakukan secara acak, sehingga tidak berjalan efektif.
Bahkan posko-posko Covid-19 cenderung tidak aktif sama sekali. Padahal hal itu yang menjadi standar penanganan.
"Harapannya kan posko itu semua kasus terkonfirmasi di wilayah dilacak. Kemudian kontak erat dilaporkan, kemudian poskonya betul-betul aktif memberikan edukasi kepada warga sekitarnya," bebernya.
Fungsi-fungsi tersebut, kata dia, tidak ditemukan. Selain itu, pemerintah juga dianggap hanya mengulang persoalan yang sama dengan PPKM sebelumnya, tanpa ada tindakan pembenahan. Misalnya, tracing dan testing kasus yang hingga saat ini belum dibenahi.
Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah pembenahan posko kelurahan yang dianggap belum optimal.
Epidemiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Ridwan Amiruddin menilai Pemkot tidak serius menjalankan fungsi poskonya pengendalian Covid-19 kelurahan.
"Ada posko Covid, tapi fungsinya tidak ada. Tidak sesuai dengan tindakan semestinya. Masih sub optimal fungsinya," ungkap Prof Ridwan, Minggu (19/9/2021).
Baca Juga
Semestinya, posko kelurahan aktif melakukan tracing kasus. Fakta di lapanga, tracing justru dilakukan secara acak, sehingga tidak berjalan efektif.
Bahkan posko-posko Covid-19 cenderung tidak aktif sama sekali. Padahal hal itu yang menjadi standar penanganan.
"Harapannya kan posko itu semua kasus terkonfirmasi di wilayah dilacak. Kemudian kontak erat dilaporkan, kemudian poskonya betul-betul aktif memberikan edukasi kepada warga sekitarnya," bebernya.
Fungsi-fungsi tersebut, kata dia, tidak ditemukan. Selain itu, pemerintah juga dianggap hanya mengulang persoalan yang sama dengan PPKM sebelumnya, tanpa ada tindakan pembenahan. Misalnya, tracing dan testing kasus yang hingga saat ini belum dibenahi.
tulis komentar anda