Dinilai Terlalu Agresif, Dewan Minta Pj Wali Kota Patuh Kebijakan Pusat

Padahal jika mengacu pada pusat, meskipun status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir ada anjuran dimana sejumlah tempat belanja mesti tetap tutup, guna memastikan tidak terjadi lonjakan penularan.

"Di dalam perwali tidak ada penutupan mal tapi kebijakan penutupan pusat pembelanjaan yang selama ini beroperasi itu sebenarnya aturan pusat akan menjadi acuan, sehingga kebijakan daerah itu automatically ter-delete," katanya.

Hidayat memandang pemerintah saat ini terlalu berambisi tanpa mempertimbangkan lebih matang mengenai keselamatan masyarakatnya.

Mereka hanya memepertimbangkan persoalan ekonomi yang bakal digenjot, padahal wilayah Makassar sendiri masih tergolong zona merah yang semestinya perlu diperketat.

"Ini bicara masalah nyawa, keselamatan bangsa Indonesia, keselamatan warga Makassar, jadi keselamatan masyarakat, bukan pendapatan masyarakat," ujar Hidayat geram.

Sikap ancang-ancang Pj Wali kota yang menginginginkan Makassar untuk segera new normal padahal masih belum menuhi standar, kata dia justru akan menjadi bumerang, Seharusnya Pj Wali Kota hanya perlu bersikap untuk patuh kepada kebijakan pusat dan mengintenskan komunikasi agar kebijakan tidak bias.