Terungkap, PT Greenfields di Blitar Belum Kantongi Izin Pengolahan Limbah
Selasa, 03 Agustus 2021 - 22:03 WIB
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Krisna Triatmanto menyatakan PT Greenfields Indonesia belum memiliki dokumen Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Foto/Ist
BLITAR - PT Greenfields Indonesia berinvestasi peternakan sapi perah di wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sejak tahun 2018. Tiga tahun beroperasi dan saat ini tengah menghadapi gugatan class action perkara pencemaran lingkungan, baru diketahui jika PT Greenfields ternyata belum memiliki dokumen Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
Baca juga: Ikut Berjibaku Temukan Pipa Limbah PT Greenfields, DPRD Blitar Sebut Ada Kejahatan
"Belum punya IPLC. Masih proses," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto kepada wartawan, Selasa (3/8/2021). Sejak tahun 2018, persoalan limbah PT Greenfields tidak pernah berhenti. Kotoran sapi terus dialirkan ke sungai. Yang terbaru, inspeksi mendadak Wakil Bupati Blitar pada Kamis (29/7/2021) menemukan bukti saluran pipa (pembuangan limbah) yang langsung ke sungai.
Baca juga: Terbongkar, Pipa Saluran Limbah PT Greenfields yang Disembunyikan Bikin Wabup Blitar Terpeleset
Menurut Krisna, dokumen izin IPLC sudah pernah diajukan ke Dinas LH Pemkab Blitar. Saat itu awal akan dimulainya produksi. Namun karena tidak diiringi dengan kelengkapan peralatan, dokumen IPLC tidak bisa diterbitkan. "Peralatan masih terbatas. Sendtrap, sparator dan lagoon (penampungan limbah). Hasil akhir belum memenuhi baku mutu. Izin belum bisa terbit," terang Krisna.
Yang terjadi meski tanpa IPLC, bisnis PT Greenfields tetap berjalan. Produksi susu tetap dijalankan yang dalam perjalanannya muncul permasalahan limbah di masyarakat. Krisna mengatakan, keputusan membolehkan PT Greenfields beroperasi meski tanpa dokumen IPLC ada di tangan pimpinan. PT Greenfields mulai berinvestasi di Kabupaten Blitar pada masa pemerintahan Bupati Rijanto.
"Memang belum lengkap izin-izinnya. Mungkin ada kebijakan investasi dan lainnya," kata Krisna. Dokumen ijin IPLC bagian dari kelengkapan ijin lingkungan. Sifatnya wajib dipenuhi. Kewenangan penerbitan ijin, awalnya berada di dinas LH Pemkab Blitar. Setelah itu bergeser ke Provinsi Jatim. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, saat ini kata Krisna kewenangan ada di tangan pemerintah pusat. Karenanya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan lagi mencabut perizinan.
Baca juga: Ikut Berjibaku Temukan Pipa Limbah PT Greenfields, DPRD Blitar Sebut Ada Kejahatan
"Belum punya IPLC. Masih proses," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto kepada wartawan, Selasa (3/8/2021). Sejak tahun 2018, persoalan limbah PT Greenfields tidak pernah berhenti. Kotoran sapi terus dialirkan ke sungai. Yang terbaru, inspeksi mendadak Wakil Bupati Blitar pada Kamis (29/7/2021) menemukan bukti saluran pipa (pembuangan limbah) yang langsung ke sungai.
Baca juga: Terbongkar, Pipa Saluran Limbah PT Greenfields yang Disembunyikan Bikin Wabup Blitar Terpeleset
Menurut Krisna, dokumen izin IPLC sudah pernah diajukan ke Dinas LH Pemkab Blitar. Saat itu awal akan dimulainya produksi. Namun karena tidak diiringi dengan kelengkapan peralatan, dokumen IPLC tidak bisa diterbitkan. "Peralatan masih terbatas. Sendtrap, sparator dan lagoon (penampungan limbah). Hasil akhir belum memenuhi baku mutu. Izin belum bisa terbit," terang Krisna.
Yang terjadi meski tanpa IPLC, bisnis PT Greenfields tetap berjalan. Produksi susu tetap dijalankan yang dalam perjalanannya muncul permasalahan limbah di masyarakat. Krisna mengatakan, keputusan membolehkan PT Greenfields beroperasi meski tanpa dokumen IPLC ada di tangan pimpinan. PT Greenfields mulai berinvestasi di Kabupaten Blitar pada masa pemerintahan Bupati Rijanto.
"Memang belum lengkap izin-izinnya. Mungkin ada kebijakan investasi dan lainnya," kata Krisna. Dokumen ijin IPLC bagian dari kelengkapan ijin lingkungan. Sifatnya wajib dipenuhi. Kewenangan penerbitan ijin, awalnya berada di dinas LH Pemkab Blitar. Setelah itu bergeser ke Provinsi Jatim. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, saat ini kata Krisna kewenangan ada di tangan pemerintah pusat. Karenanya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan lagi mencabut perizinan.
tulis komentar anda