Pemerintahan Papua Memanas, Gubernur Minta Presiden Jokowi Copot Sekda
Sabtu, 26 Juni 2021 - 04:01 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan surat penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Papua
JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo membatalkan surat penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Julian Flassy oleh Dirjen OTDA tertanggal 24 Juni 2021. Gubernur juga meminta Jokowi memberhentikan sekda, Jumat (26/6/2021)
Permintaan Gubernur ini menyusul dugaan adanya mal administrasi yang dilakukan pihak-pihak yang ingin memberhentikannya sebagai Gubernur Papua.
Melalui surat bernomor 121/7145/SET, Gubernur menyampaikan empat poin keberatan atas penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Plh, sementara diakuinya kesehatannya kini telah pulih setelah berobat ke Singapura.
Baca juga: Pemerintahan Papua Memanas, Sekda dan Gubernur Lukas Tak Akur
"Saya meminta ijin dan mendapat persetujuan Mendagri untuk berobat ke Singapura. Dan saat ini saya dalam proses pemulihan dan akan segera kembali ke Papua untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur Papua," bunyi poin 1 dalam surat itu.
Selanjutnya Gubernur juga mengaku tidak diberitahu soal penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Ditjen OTDA. Dirinyapun menduga ada konspirasi untuk memberhentikan dirinya sebagai Gubernur di massa jabatannya berjalan.
Permintaan Gubernur ini menyusul dugaan adanya mal administrasi yang dilakukan pihak-pihak yang ingin memberhentikannya sebagai Gubernur Papua.
Melalui surat bernomor 121/7145/SET, Gubernur menyampaikan empat poin keberatan atas penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Plh, sementara diakuinya kesehatannya kini telah pulih setelah berobat ke Singapura.
Baca juga: Pemerintahan Papua Memanas, Sekda dan Gubernur Lukas Tak Akur
"Saya meminta ijin dan mendapat persetujuan Mendagri untuk berobat ke Singapura. Dan saat ini saya dalam proses pemulihan dan akan segera kembali ke Papua untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur Papua," bunyi poin 1 dalam surat itu.
Selanjutnya Gubernur juga mengaku tidak diberitahu soal penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Ditjen OTDA. Dirinyapun menduga ada konspirasi untuk memberhentikan dirinya sebagai Gubernur di massa jabatannya berjalan.
Lihat Juga :