Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, DPRD Kendal Minta Tabung Oksigen Disiagakan di Tiap Desa
Rabu, 23 Juni 2021 - 13:47 WIB
Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Kendal membahas upaya penanggulangan Covid-19
KENDAL - Melonjaknya kasus Covid-19 di kabupaten Kendal membuat ruang perawatan khusus untuk pasien penuh. Bahkan sudah ada beberapa mengantre ketersediaan ruang di rumah sakit. Menyikapi hal ini, DPRD Kendal melalui Komisi D mendorong pengadaan tabung oksigen di tempat isolasi terpusat yang ada di masing-masing desa.
Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq, mengatakan pengadaan tabung oksigen tersebut sebagai langkah penanganan dini terhadap pasien dengan gejala sesak nafas. Keberadaan tabung oksigen diharapkan menjadi alat pertolongan pertama bagi masyarakat sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.
"Anggarannya, pemerintah desa dapat menggunakan alokasi 8 persen dana desa untuk penanganan Covid-19. Terkait regulasinya, apakah bisa atau tidak, bisa dikaji lebih lanjut. Pada prinsipnya, keberadaan tabung oksigen sebagai cadangan jika memang ada yang terpapar dan itu sifatnya tidak mendesak, bisa segera ditangani di tingkat desa mengingat daya tampung rumah sakit yang terbatas," terangnya, Selasa (22/6/2021).
Lebih lanjut, politisi PKB itu meminta pemerintah daerah melalui OPD terkait bersinergi dengan pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 di Kendal. Menurutnya sinergitas dengan TNI, Polri serta instansi dan lembaga lain di semua tingkatan diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan kasus.
"Pada rapat dengar pendapat kemarin, kita berharap semuanya harus saling sinergi agar kasus Covid-19 bisa ditangani bersama-sama. Contoh relawan BPBD di masing-masing daerah bisa dimaksimalkan agar program PPKM mikro bisa berjalan maksimal," terangnya di Kendal.
Dalam rapat dengar pendapat itu, komisi D juga meminta Pemkab Kendal memprioritaskan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Berdasar informasi yang diterima Komisi D, dari 6.000-an guru dan tenaga pendidikan baru 2.000-an yang sudah divaksin.
Penuntasan vaksinasi guru dan tenaga pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik diperlukan untuk menyiapkan pendidikan tatap muka di sekolah agar tidak tertinggal dari daerah lain. Pendidikan sebagai sektor yang paling terdampak bersama sektor ekonomi bisa dipulihkan.
Sebelumnya, Komisi D menggelar rapat dengar pendapat, Senin (21/6/2021), dengan sejumlah mitra OPD dan instansi lainnya untuk membahas langkah penanganan kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Mitra OPD dan instansi yang dilibatkan antara lain Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan, Kabag Kesra, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr Soewondo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, BPBD, dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes).
Kepala Dinkes Kendal, Ferinando Rad Bonay mengatakan, saat ini Kabupaten Kendal sudah keluar dari zona merah Covid-19. Namun, ketersediaan jumlah tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit sudah penuh.
Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq, mengatakan pengadaan tabung oksigen tersebut sebagai langkah penanganan dini terhadap pasien dengan gejala sesak nafas. Keberadaan tabung oksigen diharapkan menjadi alat pertolongan pertama bagi masyarakat sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.
"Anggarannya, pemerintah desa dapat menggunakan alokasi 8 persen dana desa untuk penanganan Covid-19. Terkait regulasinya, apakah bisa atau tidak, bisa dikaji lebih lanjut. Pada prinsipnya, keberadaan tabung oksigen sebagai cadangan jika memang ada yang terpapar dan itu sifatnya tidak mendesak, bisa segera ditangani di tingkat desa mengingat daya tampung rumah sakit yang terbatas," terangnya, Selasa (22/6/2021).
Lebih lanjut, politisi PKB itu meminta pemerintah daerah melalui OPD terkait bersinergi dengan pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 di Kendal. Menurutnya sinergitas dengan TNI, Polri serta instansi dan lembaga lain di semua tingkatan diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan kasus.
"Pada rapat dengar pendapat kemarin, kita berharap semuanya harus saling sinergi agar kasus Covid-19 bisa ditangani bersama-sama. Contoh relawan BPBD di masing-masing daerah bisa dimaksimalkan agar program PPKM mikro bisa berjalan maksimal," terangnya di Kendal.
Dalam rapat dengar pendapat itu, komisi D juga meminta Pemkab Kendal memprioritaskan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Berdasar informasi yang diterima Komisi D, dari 6.000-an guru dan tenaga pendidikan baru 2.000-an yang sudah divaksin.
Penuntasan vaksinasi guru dan tenaga pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik diperlukan untuk menyiapkan pendidikan tatap muka di sekolah agar tidak tertinggal dari daerah lain. Pendidikan sebagai sektor yang paling terdampak bersama sektor ekonomi bisa dipulihkan.
Sebelumnya, Komisi D menggelar rapat dengar pendapat, Senin (21/6/2021), dengan sejumlah mitra OPD dan instansi lainnya untuk membahas langkah penanganan kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Mitra OPD dan instansi yang dilibatkan antara lain Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan, Kabag Kesra, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr Soewondo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, BPBD, dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes).
Kepala Dinkes Kendal, Ferinando Rad Bonay mengatakan, saat ini Kabupaten Kendal sudah keluar dari zona merah Covid-19. Namun, ketersediaan jumlah tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit sudah penuh.
tulis komentar anda