Pemkab Lutra Gandeng DJPb Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Kamis, 03 Juni 2021 - 16:11 WIB
Untuk itu, dia berharap melalui MoU ini, pengelolaan keuangan negara di daerah akan semakin maksimal dari waktu ke waktu. “Upaya perbaikan terus kita lakukan dan laporan keuangan dapat kita perbaiki. Walaupun tidak sempurna, tapi kita jua-lah yang menyempurnakannya,” jelasnya.
Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful memberikan apresiasi kepada Pemkab Luwu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP kesembilan kalinya, dan 8 kali secara konsekutif atau berturut-turut.
“Opini itu diberikan karena tata kelola keuangan pemerintahan suatu daerah itu disusun sesuai standar pelaporan keuangan,” kata Syaiful.
Syaiful mengatakan, laporan keuangan opini terbaik harus berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasi anggaran fisik di Pemda yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.
“Transparansi pelaporan keuangan Pemda perlu kiranya dilakukan kerjasama, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi,” jeas dia.
Olehnya itu, kata syaiful, transfer daerah DAK dan dana desa sangat berkontribusi membangun infrastruktur, serta membuka akses jalan mulai dari pinggiran. “Dana tersebut sekarang sudah bisa diakses secara mudah melalui aplikasi MINASATA, yaitu aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah yang mengintegrasikan semua daerah kabupaten/kota di Sulsel,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Pajak Palopo Ikhwan Mahmud, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Perbankan lainnya.
Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful memberikan apresiasi kepada Pemkab Luwu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP kesembilan kalinya, dan 8 kali secara konsekutif atau berturut-turut.
“Opini itu diberikan karena tata kelola keuangan pemerintahan suatu daerah itu disusun sesuai standar pelaporan keuangan,” kata Syaiful.
Syaiful mengatakan, laporan keuangan opini terbaik harus berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasi anggaran fisik di Pemda yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.
“Transparansi pelaporan keuangan Pemda perlu kiranya dilakukan kerjasama, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi,” jeas dia.
Olehnya itu, kata syaiful, transfer daerah DAK dan dana desa sangat berkontribusi membangun infrastruktur, serta membuka akses jalan mulai dari pinggiran. “Dana tersebut sekarang sudah bisa diakses secara mudah melalui aplikasi MINASATA, yaitu aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah yang mengintegrasikan semua daerah kabupaten/kota di Sulsel,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Pajak Palopo Ikhwan Mahmud, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Perbankan lainnya.
(agn)
tulis komentar anda