Pemkab Lutra Gandeng DJPb Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Kamis, 03 Juni 2021 - 16:11 WIB
loading...
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Syaiful, di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara, Rabu, (2/6/2021). Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara menggandeng Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Kerjasama dan penandatangan MoU tersebut dilakukan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Syaiful, di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara, Rabu, (2/6/2021).
Baca Juga: KPK Monitor Risiko Korupsi Lewat e-SPI, Lutra Siapkan Ribuan Data Pegawai
Selain itu juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Dukungan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Penyerahan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) serta Penyerahan Cinderamata berupa Plakat Kanwil DJPb Provinsi Sulsel kepada Bupati Luwu Utara, begitupun juga sebaliknya.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan, melalui penandatangan ini, dirinya berharap menjadi tambahan motivasi bagi Pemkab untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, dan mewujudkannya dalam kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik.
“Dalam konteks pengelolaan, sebagai pengguna anggaran, bagaimana menghasilkan atau mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, percepatan dana transfer, khususnya DAK fisik, serta dana desa dan pendampingan peningkatan kualitas laporan Pemda,” tutur Indah.
Terkait, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ia mengatakan bahwa pemkab fokus menggerakkan pelaku UMKM yang jumlahnya kurang lebih 12 ribu untuk memiliki akses ke Perbankan melalui penguatan permodalan guna mendapatkan KUR.
Baca Juga: 897 Unit Huntap Akan Dibangun, Bupati Lutra Harap Ada Masterplan
“Alhamdulillah, pemkab telah me-launching market place yaitu e-Mall yang di dalam aplikasi tersebut kita bisa mencari dan belanja produk UMKM, produk pertanian, perkebunan atau e-Farming. Target utama kita adalah ASN yang akan kita maksimalkan. Jadi kami mohon dukungan kita semua,” imbuhnya.
Untuk itu, dia berharap melalui MoU ini, pengelolaan keuangan negara di daerah akan semakin maksimal dari waktu ke waktu. “Upaya perbaikan terus kita lakukan dan laporan keuangan dapat kita perbaiki. Walaupun tidak sempurna, tapi kita jua-lah yang menyempurnakannya,” jelasnya.
Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful memberikan apresiasi kepada Pemkab Luwu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP kesembilan kalinya, dan 8 kali secara konsekutif atau berturut-turut.
“Opini itu diberikan karena tata kelola keuangan pemerintahan suatu daerah itu disusun sesuai standar pelaporan keuangan,” kata Syaiful.
Baca Juga: Pemkab Lutra Mulai Masifkan Program Pemulihan Pascabanjir Bandang
Syaiful mengatakan, laporan keuangan opini terbaik harus berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasi anggaran fisik di Pemda yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.
“Transparansi pelaporan keuangan Pemda perlu kiranya dilakukan kerjasama, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi,” jeas dia.
Olehnya itu, kata syaiful, transfer daerah DAK dan dana desa sangat berkontribusi membangun infrastruktur, serta membuka akses jalan mulai dari pinggiran. “Dana tersebut sekarang sudah bisa diakses secara mudah melalui aplikasi MINASATA, yaitu aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah yang mengintegrasikan semua daerah kabupaten/kota di Sulsel,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Pajak Palopo Ikhwan Mahmud, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Perbankan lainnya.
Kerjasama dan penandatangan MoU tersebut dilakukan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Syaiful, di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara, Rabu, (2/6/2021).
Baca Juga: KPK Monitor Risiko Korupsi Lewat e-SPI, Lutra Siapkan Ribuan Data Pegawai
Selain itu juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Dukungan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Penyerahan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) serta Penyerahan Cinderamata berupa Plakat Kanwil DJPb Provinsi Sulsel kepada Bupati Luwu Utara, begitupun juga sebaliknya.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan, melalui penandatangan ini, dirinya berharap menjadi tambahan motivasi bagi Pemkab untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, dan mewujudkannya dalam kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik.
“Dalam konteks pengelolaan, sebagai pengguna anggaran, bagaimana menghasilkan atau mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, percepatan dana transfer, khususnya DAK fisik, serta dana desa dan pendampingan peningkatan kualitas laporan Pemda,” tutur Indah.
Terkait, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ia mengatakan bahwa pemkab fokus menggerakkan pelaku UMKM yang jumlahnya kurang lebih 12 ribu untuk memiliki akses ke Perbankan melalui penguatan permodalan guna mendapatkan KUR.
Baca Juga: 897 Unit Huntap Akan Dibangun, Bupati Lutra Harap Ada Masterplan
“Alhamdulillah, pemkab telah me-launching market place yaitu e-Mall yang di dalam aplikasi tersebut kita bisa mencari dan belanja produk UMKM, produk pertanian, perkebunan atau e-Farming. Target utama kita adalah ASN yang akan kita maksimalkan. Jadi kami mohon dukungan kita semua,” imbuhnya.
Untuk itu, dia berharap melalui MoU ini, pengelolaan keuangan negara di daerah akan semakin maksimal dari waktu ke waktu. “Upaya perbaikan terus kita lakukan dan laporan keuangan dapat kita perbaiki. Walaupun tidak sempurna, tapi kita jua-lah yang menyempurnakannya,” jelasnya.
Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful memberikan apresiasi kepada Pemkab Luwu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP kesembilan kalinya, dan 8 kali secara konsekutif atau berturut-turut.
“Opini itu diberikan karena tata kelola keuangan pemerintahan suatu daerah itu disusun sesuai standar pelaporan keuangan,” kata Syaiful.
Baca Juga: Pemkab Lutra Mulai Masifkan Program Pemulihan Pascabanjir Bandang
Syaiful mengatakan, laporan keuangan opini terbaik harus berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasi anggaran fisik di Pemda yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.
“Transparansi pelaporan keuangan Pemda perlu kiranya dilakukan kerjasama, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi,” jeas dia.
Olehnya itu, kata syaiful, transfer daerah DAK dan dana desa sangat berkontribusi membangun infrastruktur, serta membuka akses jalan mulai dari pinggiran. “Dana tersebut sekarang sudah bisa diakses secara mudah melalui aplikasi MINASATA, yaitu aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah yang mengintegrasikan semua daerah kabupaten/kota di Sulsel,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Pajak Palopo Ikhwan Mahmud, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Perbankan lainnya.
(agn)
Lihat Juga :
