Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Maros Diminta Segera Dituntaskan
Minggu, 09 Mei 2021 - 19:25 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras yang diwawancarai awak media saat berkunjung ke Maros. Foto: Sindonews/Najmi Limonu
MAROS - Progres pembangunan rel Kereta Api Tras Sulawesi di Maros terus digenjot, bahkan pembebasan lahan diminta untuk segera dituntaskan.
Anggota Komisi V DPR RI dari PPP, Muhammad Aras mengatakan, keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pembangunan kereta api di Sulsel ini dengan menggenjot pembangunannya. Bahkan anggaran sudah disiapkan. Menurutnya, keseriusan instansi terkait melakukan tugasnya masing-masing sangat berpengaruh.
Aras mengatakan, selaku anggota DPR RI, telah beberapa kali memberikan peringatan kepada menteri dan presiden untuk memaksimalkan pekerjaan yang telah diberikan kewenangan. Diakuinya pembangunan rel kereta api ini telah beberapa kali tertunda. Sehingga presiden langsung memerintahkan seluruh staffnya untuk mengawasi secara langsung.
"Jadi wadahnya ini bukan lagi ada DPR saja, tapi presiden sendiri sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk turun ke lapangan dan memaksimalkan pekerjaannya. Jangan sampai ini terus tertunda pengerjaan dan pembangunannya," katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi di DPR RI kata Aras, banyak masukan dari tokoh masyarakat terkait masalah pembebasan lahan . Dari semua masalah yang ada yang paling utama yang mencuat adalah berkaitan dengan pembebasan lahan.
"Karena itu kami perintahkan kepada BPN dan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) bekerja 24 jam untuk menuntaskan masalah itu," jelasnya.
Aras menjelaskan, terkait masalah keterlambatan pembayaran oleh LMAN pun tidak bisa disalahkan. Karena pada dasarnya, lembaga ini harus betul-betul melakukan verifikasi data yang akurat. Karena terkait masalah pembayaran.
"Jangan sampai ada tindakan yang salah dalam melakukan pembayaran lahan. Makanya disini ada sedikit kelambatan, karena harus betul-betul diverikasi ," jelasnya.
Anggota Komisi V DPR RI dari PPP, Muhammad Aras mengatakan, keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pembangunan kereta api di Sulsel ini dengan menggenjot pembangunannya. Bahkan anggaran sudah disiapkan. Menurutnya, keseriusan instansi terkait melakukan tugasnya masing-masing sangat berpengaruh.
Aras mengatakan, selaku anggota DPR RI, telah beberapa kali memberikan peringatan kepada menteri dan presiden untuk memaksimalkan pekerjaan yang telah diberikan kewenangan. Diakuinya pembangunan rel kereta api ini telah beberapa kali tertunda. Sehingga presiden langsung memerintahkan seluruh staffnya untuk mengawasi secara langsung.
"Jadi wadahnya ini bukan lagi ada DPR saja, tapi presiden sendiri sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk turun ke lapangan dan memaksimalkan pekerjaannya. Jangan sampai ini terus tertunda pengerjaan dan pembangunannya," katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi di DPR RI kata Aras, banyak masukan dari tokoh masyarakat terkait masalah pembebasan lahan . Dari semua masalah yang ada yang paling utama yang mencuat adalah berkaitan dengan pembebasan lahan.
"Karena itu kami perintahkan kepada BPN dan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) bekerja 24 jam untuk menuntaskan masalah itu," jelasnya.
Aras menjelaskan, terkait masalah keterlambatan pembayaran oleh LMAN pun tidak bisa disalahkan. Karena pada dasarnya, lembaga ini harus betul-betul melakukan verifikasi data yang akurat. Karena terkait masalah pembayaran.
"Jangan sampai ada tindakan yang salah dalam melakukan pembayaran lahan. Makanya disini ada sedikit kelambatan, karena harus betul-betul diverikasi ," jelasnya.
(agn)
tulis komentar anda