Terungkap di Persidangan, Korban Penganiayaan Habib Bahar Terima Kompensasi Rp25 Juta
Selasa, 04 Mei 2021 - 19:11 WIB
Hendri mengakui, surat perdamaian tersebut tidak langsung dibuat saat perwakilan Bahar pertama kali tiba di rumah korban. Selain tidak tahu harus membuat surat tersebut, kata Hendri, perwakilan Bahar kala itu hanya bersilaturahmi dan menawarkan perdamaian
"Ada kesepakatan karena habib mau bantu kompensasi keluarga berobat. Andri sejak sakit nggak narik dulu. Dikasih kompensasi," kata Hendri.
Hendri mengungkapkan bahwa dalam surat perdamaian tersebut, Bahar bersedia memberikan kompensasi hingga Rp25 juta. Kompensasi sebesar itu untuk mengganti biaya pengobatan, termasuk biaya pengganti karena Andriansyah tidak bekerja 10 hari setelah peristiwa penganiayaan terjadi. "Hampir 10 hari (tidak bekerja), (uang kompensasi) sudah selesai (lunas)," tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Andriansyah, Hendi Pratama mengungkapkan bahwa Andriyansah telah mencabut laporan polisi atas penganiayaan yang dilakukan oleh Bahar. Namun, kata dia, Andriansyah hanya berkirim surat ke polisi untuk pencabutan laporan itu.
Menurut Hendi, dia ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Andriansyah pada 28 Oktober 2020. Kemudian, dia diminta Andriansyah untuk mengurus proses pencabutan laporan polisi.
"Saya diberikan kuasa oleh Andriansyah. Untuk bahwa kasus ini berdamai," tegas Hendi.
Tiga hari setelah mendapatkan kuasa dari Andriansyah, Hendi mulai mengurus proses pencabutan laporan polisi. Awalnya, dia datang ke Polres Bogor, namun kemudian diarahkan ke Polda Jabar.
"Kami tidak hadir, kami bersurat, hasilnya tuh setelah bersurat. Kami pikir berhenti, tidak diproses panjang. Suatu ketika, klien kami dipanggil di Polsek Setiabudi Jakarta untuk BAP," tutur Hendi.
Hendi juga beralasan, pihaknya tidak menyambangi Polda Jabar untuk mencabut laporan polisi itu dengan alasan saat itu tengah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.
"Kami ke Polres Bogor diarahkan ke Bandung. Saat itu PSBB ketat (sehingga) nggak ke Bandung (Polda Jabar), kami bersurat ke instansi terkait. Kami hanya bersurat saja karena saat itu PSBB ketat," tandas Hendi.
Diketahui, aksi penganiayaan itu terjadi pada 2018 lalu. Diduga, aksi penganiayaan terjadi karena dipicu kesalahpahaman antara Bahar dan Andriansyah.
Bahar kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berdasarkan laporan yang diterima oleh polisi pada bulan September 2018 lalu.
Bahar didakwa dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-1 tentang kekerasan dalam dakwaan pertama dan Pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan Jo Pasal 55.
"Ada kesepakatan karena habib mau bantu kompensasi keluarga berobat. Andri sejak sakit nggak narik dulu. Dikasih kompensasi," kata Hendri.
Hendri mengungkapkan bahwa dalam surat perdamaian tersebut, Bahar bersedia memberikan kompensasi hingga Rp25 juta. Kompensasi sebesar itu untuk mengganti biaya pengobatan, termasuk biaya pengganti karena Andriansyah tidak bekerja 10 hari setelah peristiwa penganiayaan terjadi. "Hampir 10 hari (tidak bekerja), (uang kompensasi) sudah selesai (lunas)," tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Andriansyah, Hendi Pratama mengungkapkan bahwa Andriyansah telah mencabut laporan polisi atas penganiayaan yang dilakukan oleh Bahar. Namun, kata dia, Andriansyah hanya berkirim surat ke polisi untuk pencabutan laporan itu.
Menurut Hendi, dia ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Andriansyah pada 28 Oktober 2020. Kemudian, dia diminta Andriansyah untuk mengurus proses pencabutan laporan polisi.
"Saya diberikan kuasa oleh Andriansyah. Untuk bahwa kasus ini berdamai," tegas Hendi.
Tiga hari setelah mendapatkan kuasa dari Andriansyah, Hendi mulai mengurus proses pencabutan laporan polisi. Awalnya, dia datang ke Polres Bogor, namun kemudian diarahkan ke Polda Jabar.
"Kami tidak hadir, kami bersurat, hasilnya tuh setelah bersurat. Kami pikir berhenti, tidak diproses panjang. Suatu ketika, klien kami dipanggil di Polsek Setiabudi Jakarta untuk BAP," tutur Hendi.
Hendi juga beralasan, pihaknya tidak menyambangi Polda Jabar untuk mencabut laporan polisi itu dengan alasan saat itu tengah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.
"Kami ke Polres Bogor diarahkan ke Bandung. Saat itu PSBB ketat (sehingga) nggak ke Bandung (Polda Jabar), kami bersurat ke instansi terkait. Kami hanya bersurat saja karena saat itu PSBB ketat," tandas Hendi.
Diketahui, aksi penganiayaan itu terjadi pada 2018 lalu. Diduga, aksi penganiayaan terjadi karena dipicu kesalahpahaman antara Bahar dan Andriansyah.
Bahar kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berdasarkan laporan yang diterima oleh polisi pada bulan September 2018 lalu.
Bahar didakwa dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-1 tentang kekerasan dalam dakwaan pertama dan Pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan Jo Pasal 55.
tulis komentar anda