Pemkab Pangandaran Berlakukan Syarat Ketentuan di Masa Penyekatan Wilayah
Selasa, 04 Mei 2021 - 14:49 WIB
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata didampingi Kabag Umum bersama Kapolres dan Dandim Ciamis
PARIGI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran memberlakukan syarat ketentuan di masa penyekatan wilayah atas kebijakan larangan mudik lebaran 2021.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, Pemkab Pangandaran sudah menggelar rapat koordinasi menghadapi pemberlakuan penyekatan wilayah. "Kebijakan Pemerintah Pusat dari mulai (6-17/5/2021) dilarang mudik, hanya saja ada syarat ketentuan bagi kendaraan yang diperbolehkan melintas," katanya, Selasa (4/5/2021).
Dia menambahkan, ada beberapa poin utama yang menjadi pembahasan yang sudah menjadi kesepakatan, di antaranya melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2021 sebelum hari lebaran. "Pada operasi itu menyediakan tiga jenis pos, yaitu Pos Penyekatan, Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan," ujarnya.
Terkait Pos Penyekatan ini, berarti tidak ada masyarakat dari daerah lain memasuki wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran kecuali emergency atau darurat. "Pos tersebut akan didirikan oleh Polres Ciamis di Kalipucang jalur penghubung masuk ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah dari Jawa Barat bagian selatan," katanya.
Personel Polres yang bertugas di Pos Penyekatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar masuk Pangandaran. "Pemeriksaan dilakukan mulai dari surat identitas, surat ijin dari pejabat instansi yang ditandatangan basah tanda tangan elektronik, surat ijin perusahaan, surat izin kepala desa dan dokumen keterangan negatif Covid-19," tuturnya.
Pada 6 hingga 17 Mei 2021 yang boleh melintas keluar masuk hanya kendaraan emergency dan pengangkut barang maupun kebutuhan pokok saja. "Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan itu maka akan diputarbalikan arah oleh petugas," kata Jeje.
Pelarangan mudik ini dilakukan Pemerintah sebagai upaya meminimalisir dan memutus rantai penyebaran Covid-19. "Selain itu pada malam takbir masyarakat dilarang melakukan mobilitas dan aktivitas yang memicu kerumunan," ucapnya. (CM)
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, Pemkab Pangandaran sudah menggelar rapat koordinasi menghadapi pemberlakuan penyekatan wilayah. "Kebijakan Pemerintah Pusat dari mulai (6-17/5/2021) dilarang mudik, hanya saja ada syarat ketentuan bagi kendaraan yang diperbolehkan melintas," katanya, Selasa (4/5/2021).
Dia menambahkan, ada beberapa poin utama yang menjadi pembahasan yang sudah menjadi kesepakatan, di antaranya melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2021 sebelum hari lebaran. "Pada operasi itu menyediakan tiga jenis pos, yaitu Pos Penyekatan, Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan," ujarnya.
Terkait Pos Penyekatan ini, berarti tidak ada masyarakat dari daerah lain memasuki wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran kecuali emergency atau darurat. "Pos tersebut akan didirikan oleh Polres Ciamis di Kalipucang jalur penghubung masuk ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah dari Jawa Barat bagian selatan," katanya.
Personel Polres yang bertugas di Pos Penyekatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar masuk Pangandaran. "Pemeriksaan dilakukan mulai dari surat identitas, surat ijin dari pejabat instansi yang ditandatangan basah tanda tangan elektronik, surat ijin perusahaan, surat izin kepala desa dan dokumen keterangan negatif Covid-19," tuturnya.
Pada 6 hingga 17 Mei 2021 yang boleh melintas keluar masuk hanya kendaraan emergency dan pengangkut barang maupun kebutuhan pokok saja. "Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan itu maka akan diputarbalikan arah oleh petugas," kata Jeje.
Pelarangan mudik ini dilakukan Pemerintah sebagai upaya meminimalisir dan memutus rantai penyebaran Covid-19. "Selain itu pada malam takbir masyarakat dilarang melakukan mobilitas dan aktivitas yang memicu kerumunan," ucapnya. (CM)
(ars)
tulis komentar anda