Abdul Hayat Harap MCP KPK Bisa Cegah Tindak Pidana Korupsi

"Karena jika manajemen SDM nya lemah kan, maka manajemen ASN yang harus ditata artinya, manajemen SDM itu harus diperbaiki," ungkapnya.

Terakhir kata Abdul Hayat, bahwa dua area central ini, penganggaran APBD dan PBJ dilakukan guna memastikan agar penyusunan APBD tidak dijadikan ajang bancakan korupsi, namun menghasilkan APBD yang efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan program-program yang sudah dijalankan melalui APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati, menyampaikan, bahwa khusus dari di Direktorat IV yang membawahi empat provinsi Sulawesi yakni Sulsel , Sulteng, Sultra dan Sulbar, dua central ini menjadi sangat penting dari semua yang ada.

"Kami berharap agar tidak ada lagi permasalahan yang substansial dalam topik perencanaan penganggaran dan PBJ. Karena, kami review kondisi di daerah Sulawesi khususnya wilayah Korsupgah IV masih banyak kendala di dua area central ini," ucap Niken Ariati.