Dana Desa-BLT Tak Transparan, Kades Pinang Banjar Didesak Mundur

MUARA ENIM - Ratusan warga yang kecewa karena pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan serta bantuan BLT tidak tepat sasaran, seruduk rumah Kepala Desa (Kades) Pinang Banjar, Rabu (20/05/2020). Warga juga mendesak Kades agar segera mundur dari jabatannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, amuk massa telah menyebabkan kaca jendela rumah Kepala Desa pcah. Sementara itu, kades sendiri nyaris jadi korban pengeroyakan warganya. (Baca juga: Kecewa Pembagian BLT, Posko COVID-19 dan Kantor Desa Dirusak Warga )

Beruntung personil Kepolisian dari Polsek Gelumbang yang dibantu juga Polsek Lembak dan Koramil Gelumbang serta Camat Gelumbang cepat berada di lokasi dan menenangkan warga yang emosi, sehingga aksi main hakim sendiri itu dapat dihindarkan.



Salah satu warga Desa Pinang Banjar, Mat Napik (45) menjelaskan, selain menuntut Kades mundur dari jabatannya, warga juga meminta kepada Bupati Muara Enim dan aparat penegak hukum untuk mengusut aset yang dimiliki kepala desa tersebut, yang diduga berasal dari hasil korupsi selama menjabat Kepala Desa.

“Kami meminta supaya aset yang dimiliki kades ini untuk diusut tuntas sampai habis. Selama kades menjabat ada beberapa ruko yang dimilikinya yang terletak di Desa Talang-Taling,” ujarnya. (Baca juga: Sikapi Demo Nakes di Ogan Ilir, Pemerintah Harus Siapkan Insentif)

Menanggapi tuntutan warga tersebut, Kades Pinang Banjar, Jon Kenedi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pinang Banjar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

"Saya atas nama Kepala Desa Pinang Banjar, mulai saat ini siap dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan. Jabatan kades selanjutnya akan diserahkan kepada pengganti (saya). Soal aset desa itukan ada di desa. Tapi semua inventaris dan surat-surat aset desa akan saya serahkan," ujar Jon Kenedi dihadapan warga desa.

Menyikapi hal tersebut, Camat Gelumbang, Syarkowi mengatakan, pihaknya akan segera mengambil tindakan cepat. Dengan mundurnya Kades Pinang Banjar, maka segera akan dicari penggantinya. (Baca juga: Bupati Ingatkan, Uang Bansos Bukan untuk Beli Pulsa dan Rokok )

“Sebab, di desa tidak boleh ada kekosongan jabatan pemerintahan. Akan kita proses pengunduran dirinya dan akan kita laporkan ke bapak Bupati Muara Enim,” pungkasnya.