Tak Lulus Seleksi Sekolah Inspektur, Puluhan Anggota Polisi Lakukan Protes di Polda Papua

Setelah melakukan aksi protes di lobi utama Polda Papua, puluhan polisi ini kemudian bergerak menuju ke kediaman Wakil Gubenur Papua. Para polisi ini hendak meminta Wakil Gubenur Papua, untuk membatalkan program afirmasi Otsus yang digunakan dalam seleksi SIP angkatan 50 tahun 2021.

"Kita menuju ke bapak wakil gubernur. Kita ke orang tua kita. Kita minta beliau untuk intervensi hal ini. Ini program otonomi khusus , di Polda tidak ada pejabat utama yang terima kita, mana itu Karo SDM, kenapa menghilang, kenapa tidak temui kami dan berikan penjelasan kepada kami. Kami ini rata-rata sudah tujuh kali tes perwira. Kami yang seleksi dan sudah lewati 13 item seleksi, tetap tidak lulus. Nama kami awalnya ada, tapi pas hasil seleksi diumumkan, nama kami tidak ada. Ini kenapa bisa terjadi. Rekan-rekan, kita semua sekarang ke Bapak Wakil Gubenur Papua," kata seorang anggota polisi.

Kedatangan puluhan polisi tersebut membuat kaget para petugas keamanan di kediaman Wagub Papua. Mereka sempat menunggu koordinasi untuk bertemu dengan Wakil Gubenur Papua, Klemen Tinal dengan pihak Protokoler dan Rumah Tangga Wakil Gubenur yang sedang beristirahat. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak protokoler akhirnya anggota polisi ini dapat menemui Wagub Papua, Klemen Tinal dikediamannya.



Salah satu anggota polisi Bripka Fanny Krebru yang ditunjuk sebagai juru bicara peserta seleksi SIP, kepada wartawan mengatakan, protes dari rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi peserta seleksi SIP ini dikarenakan hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua tahun 2021 tidak sepenuhnya putra putri Papua, yang lulus.

Padahal program afirmasi Otsus sudah menjamin putra dan putri asli Papua, berhak mendapatkan pendidikan lanjutan sekolah perwira. Ironisnya pihak Pemda Papua, dan Polda Papua, telah menandatangani MoU tentang program afirmasi Otsus bagi putra-putri asli Papua, yang dibiayai oleh dana otonomi khusus. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Fanny bersama 109 anggota polisi yang tidak lulus tersebut, meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua harus dibatalkan.



" Peserta seleksi SIP gelombang ke 50 tahun 2021, permintaan kami, kalau memang itu benar menggunakan dana Otsus, maka harus dibatalkan, karena jumlah atau kuota peserta didik SIP di wilayah Polda Papua, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama antara Polda Papua, dan juga Pemerintah Provinsi Papua," ungkap Fanny. Lanjut Fanny, untuk hasil seleksi kali ini diharapakan pihak panitia tidak membawa program afirmasi Otsus, di mana hal tersebut karena tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan namun menggunakan kuota reguler.

Jadi, kalau memang para peserta seleksi yang lulus itu tetap mau diberangkatkan (mengikuti pendidikan), berarti jangan menggunakan kuota Otsus, tapi itu menggunakan kuota reguler yang memang diperuntukkan dari Mabes Polri . Karena yang diperuntukkan dari Mabes Polri untuk Polda Papua hanya 41 orang, dan ditambah dari kuota Otsus 150 orang, jadi mereka yang berangkat 169 orang.