Ini yang Ditunggu, Tahun Ini Kota Bandung Usulkan Penerimaan 4.400 Formasi ASN
Selasa, 09 Maret 2021 - 16:30 WIB
Pemkot Bandung tahun ini mengusulkan 4.400 formasi ASN. Foto/Ist
BANDUNG - Pemkot Bandung melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tahun ini mengusulkan penerimaan sekitar 4.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbagai formasi. Dari jumlah itu, 3.400 formasi merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga guru.
Baca juga: Bertemu IDI Bahas Pandemi, Ini Permintaan Pemkot Bandung
Kendati begitu, menurut Kepala BKPP Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, jumlah tersebut masih merupakan usulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Pemkot Bandung masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Baca juga: Keren, Pedagang Motor Bekas Sumbangkan Motornya untuk Remaja Hafal Alquran
"Dari 4.400 sekian, itu 3.400-an nya PPPK yang kebanyakan untuk tenaga guru. Dari pusat memang ada program 1 juta guru. Jadi bagaimana Pemerintah memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar dalam pendidikan," kata dia di Bandung Menjawab, Selasa (9/3/2021).
Dia memastikan, keputusan pusat diperkirakan baru keluar sekitar akhir Maret 2021. "Jadi kita mengusulkan itu ada yang namanya Analisis Beban Kerja (ABK) yang harus sesuai dengan evidence kebutuhan, angkanya kita hitung. Kemungkinan dari pusat, Rakor kemarin akhir Maret baru bisa dipastikan jumlahnya," katanya.
Adi mengatakan, sejak lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang manajemen PNS dan PP tentang manajemen PPPK, ada proses seleksi dan kualifikasi yang sama. Di mana, siapa pun yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi tersebut. "Jadi siapa pun nanti baik yang honorer, umum atau baru, itu terbuka kesempatannya untuk ikut seleksi," ucapnya.
Kendati begitu, ada perbedaan dalam persyaratan. Bila CPNS dibatasi usia maksimal 35 tahun dalam PP. Sedangkan PPPK sebelum satu tahun pensiun masih bisa. Misalnya bisa merekrut guru madya karena butuh gurunya lebih senior.
"Untuk formasi gurunya itu, seperti guru agama, guru kelas, dan lain sebagainya, detail persyaratannya nanti kita akan umumkan kembali," katanya.
Selain itu, Adi juga menyampaikan, penilaian bagi para pejabat struktural, ada kompetensi yang yang harus dikuasai di antaranya teknis, manajerial, dan sosial kultural untuk setiap jenjang struktural yang harus dimiliki. "Setiap jenjang struktural ada standarnya. Termasuk juga dari sisi yang lainnya dari potensi, intelektual, kematangan emosi, dan lain sebagainya," katanya.
Baca juga: Bertemu IDI Bahas Pandemi, Ini Permintaan Pemkot Bandung
Kendati begitu, menurut Kepala BKPP Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, jumlah tersebut masih merupakan usulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Pemkot Bandung masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Baca juga: Keren, Pedagang Motor Bekas Sumbangkan Motornya untuk Remaja Hafal Alquran
"Dari 4.400 sekian, itu 3.400-an nya PPPK yang kebanyakan untuk tenaga guru. Dari pusat memang ada program 1 juta guru. Jadi bagaimana Pemerintah memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar dalam pendidikan," kata dia di Bandung Menjawab, Selasa (9/3/2021).
Dia memastikan, keputusan pusat diperkirakan baru keluar sekitar akhir Maret 2021. "Jadi kita mengusulkan itu ada yang namanya Analisis Beban Kerja (ABK) yang harus sesuai dengan evidence kebutuhan, angkanya kita hitung. Kemungkinan dari pusat, Rakor kemarin akhir Maret baru bisa dipastikan jumlahnya," katanya.
Adi mengatakan, sejak lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang manajemen PNS dan PP tentang manajemen PPPK, ada proses seleksi dan kualifikasi yang sama. Di mana, siapa pun yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi tersebut. "Jadi siapa pun nanti baik yang honorer, umum atau baru, itu terbuka kesempatannya untuk ikut seleksi," ucapnya.
Kendati begitu, ada perbedaan dalam persyaratan. Bila CPNS dibatasi usia maksimal 35 tahun dalam PP. Sedangkan PPPK sebelum satu tahun pensiun masih bisa. Misalnya bisa merekrut guru madya karena butuh gurunya lebih senior.
"Untuk formasi gurunya itu, seperti guru agama, guru kelas, dan lain sebagainya, detail persyaratannya nanti kita akan umumkan kembali," katanya.
Selain itu, Adi juga menyampaikan, penilaian bagi para pejabat struktural, ada kompetensi yang yang harus dikuasai di antaranya teknis, manajerial, dan sosial kultural untuk setiap jenjang struktural yang harus dimiliki. "Setiap jenjang struktural ada standarnya. Termasuk juga dari sisi yang lainnya dari potensi, intelektual, kematangan emosi, dan lain sebagainya," katanya.
(shf)
tulis komentar anda