Wali Kota Gorontalo Buka Rapat Evaluasi Rancangan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2022
Senin, 08 Maret 2021 - 21:47 WIB
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen, dalam laporannya menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dimotori oleh Bappeda Kota Gorontalo ini bedasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta dasar hukum lainnya.
Output akhir pada kegiatan tersebut menurut kepala Bappeda adalah kesepakatan bersama atas prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yang dimuat dalam RKPD.
“RKPD tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS hingga pada tahap pembahasan APBD. Kami sangat berharap agar nantinya tidak ada lagi usulan-usulan yang masuk dan tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kecuali, usulan-usulan mendesak yang timbul akibat adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat, seperti DAK dan DID karena hal itu sudah sangat tegas diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 94,” ucap Meidy. CM
Output akhir pada kegiatan tersebut menurut kepala Bappeda adalah kesepakatan bersama atas prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yang dimuat dalam RKPD.
“RKPD tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS hingga pada tahap pembahasan APBD. Kami sangat berharap agar nantinya tidak ada lagi usulan-usulan yang masuk dan tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kecuali, usulan-usulan mendesak yang timbul akibat adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat, seperti DAK dan DID karena hal itu sudah sangat tegas diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 94,” ucap Meidy. CM
(atk)
Lihat Juga :