Siap Perang dan Melawan, Demokrat Papua Nyatakan KLB Deliserdang Abal-abal
Sabtu, 06 Maret 2021 - 19:37 WIB
DPD Partai Demokrat Papua menolak pelaksanaan dan hasil KLB di Deliserdang yang dinilai illegal. Pengurus Demokrat Papua menyatakan siap perang dan melawan. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
JAYAPURA - DPD Partai Demokrat Papua menolak pelaksanaan dan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara yang dinilai illegal. Pengurus Demokrat Papua menyatakan melawan dan siap perang.
Wakil Ketua 1 DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak didampingi Wakil Ketua 2 Yunus Wonda dan Plt Sekretaris Boy Marcus Dawir meyampaikan sikap resmi Demokrat Papua terkait KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
DPD Demokrat Papua menilai KLB di Deliserdang illegal dan abal-abal. "Kegiatan KLB inkonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat Pasal 23 Nomor 1 dan nomor 2," kata Ricky di Jayapura, Sabtu (6/3/2021).
Selanjutnya, dalam pasal 2 poin a dan b pada AD/ART Partai Demokrat, telah jelas disebutkan bahwa kongres tidak sah karena tidak dihadiri 2/3 pengurus atau ketua DPD seluruh Indonesia dan tidak dihadiri 1/2 DPC dari seluruh Indonesia.
"Keempat dalam kegiatan tersebut kami anggap ilegal dan abal-abal karena memilih dan menetapkan orang yang bukan dari Partai Demokrat, dalam hal ini Moeldoko. Ketua umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kepengurusan yang ada sekarang adalah sah dan terdaftar dalam lembaran negara melalui Kementrian Hukum dan HAM RI," tegasnya.
Atas dasar tersebut, pihaknya dan seluruh pengurus DPD Partai Demokrat DPC dan DPAC di Papua menyatakan sikap menolak KLB dan setia kepada kepengurusan saat ini.
"Kesetiaan kami dan loyalitas kami untuk mendukung penuh kepengurusan bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan seluruh pengurus yang telah sah terpilih dalam kongres bulan Maret 2020 di Jakarta. Kami mendeklarasikan dukungan dan memilih AHY 100 % suara pada kongres Maret lalu," tandas Ricky.
Pihaknya juga menyatakan siap perang untuk tetap membela Partai Demokrat dalam kepemimpinan AHY terhadap siapapun yang menganggu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan terdaftar dalam lembaran negara.
"Saya bersama semua pengurus menyatakan kongres atau KLB yang dilaksanakan di Deliserdang Sumatera Utara adalah illegal. Kami mendukung penuh ketua umum di bawah kepemimpinan AHY. Sampai kapan pun kami akan lawan (KLB) entah setingkat peradilan maupun di tingkat manapun," tegas Ricky.
Baca Juga
Wakil Ketua 1 DPD Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak didampingi Wakil Ketua 2 Yunus Wonda dan Plt Sekretaris Boy Marcus Dawir meyampaikan sikap resmi Demokrat Papua terkait KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Baca Juga
DPD Demokrat Papua menilai KLB di Deliserdang illegal dan abal-abal. "Kegiatan KLB inkonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat Pasal 23 Nomor 1 dan nomor 2," kata Ricky di Jayapura, Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga
Selanjutnya, dalam pasal 2 poin a dan b pada AD/ART Partai Demokrat, telah jelas disebutkan bahwa kongres tidak sah karena tidak dihadiri 2/3 pengurus atau ketua DPD seluruh Indonesia dan tidak dihadiri 1/2 DPC dari seluruh Indonesia.
"Keempat dalam kegiatan tersebut kami anggap ilegal dan abal-abal karena memilih dan menetapkan orang yang bukan dari Partai Demokrat, dalam hal ini Moeldoko. Ketua umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kepengurusan yang ada sekarang adalah sah dan terdaftar dalam lembaran negara melalui Kementrian Hukum dan HAM RI," tegasnya.
Atas dasar tersebut, pihaknya dan seluruh pengurus DPD Partai Demokrat DPC dan DPAC di Papua menyatakan sikap menolak KLB dan setia kepada kepengurusan saat ini.
"Kesetiaan kami dan loyalitas kami untuk mendukung penuh kepengurusan bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan seluruh pengurus yang telah sah terpilih dalam kongres bulan Maret 2020 di Jakarta. Kami mendeklarasikan dukungan dan memilih AHY 100 % suara pada kongres Maret lalu," tandas Ricky.
Pihaknya juga menyatakan siap perang untuk tetap membela Partai Demokrat dalam kepemimpinan AHY terhadap siapapun yang menganggu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan terdaftar dalam lembaran negara.
"Saya bersama semua pengurus menyatakan kongres atau KLB yang dilaksanakan di Deliserdang Sumatera Utara adalah illegal. Kami mendukung penuh ketua umum di bawah kepemimpinan AHY. Sampai kapan pun kami akan lawan (KLB) entah setingkat peradilan maupun di tingkat manapun," tegas Ricky.
(shf)
tulis komentar anda